Kisruh PPPK Sumba Barat Daya Memanas! DPRD Tantang Pemda: Mana Data Kalian?

Ketua Komisi III DPRD SBD, David Tamo Ama
Sumber :
  • Freddy Ladi

NTT ViVa – Hubungan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT), tengah memanas. Kedua lembaga ini bersitegang dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait keabsahan data pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

img_title Perkuat Solidaritas Warga NTT, Pemkab SBD Bantu Nagekeo Rp100 Juta

Dalam forum panas yang digelar Selasa kemarin, DPRD SBD melalui Komisi III mempertanyakan keabsahan sejumlah nama dalam daftar peserta seleksi PPPK tahap satu dan dua yang diduga tidak pernah menjadi tenaga kontrak daerah.

“Ini bukan soal jumlah, tapi soal keadilan. Kami menemukan ada nama-nama yang tidak pernah terdata sebagai honorer, tapi diloloskan sebagai PPPK. Dari mana data ini berasal? Mana data kalian?” tegas Ketua Komisi III DPRD SBD, David Tamo Ama.

img_title Misi Kemanusiaan Berlanjut, Bupati SBD Serahkan Bantuan Rp50 Juta untuk Ngada

Menurut David, data yang disodorkan pemerintah terkesan tertutup dan tidak menyentuh substansi masalah. Ia juga menuding lonjakan peserta seleksi tahap dua sebagai hal yang janggal.

“Harusnya jumlah makin sedikit, bukan malah naik. Ini makin membuat publik curiga,” tambahnya.

img_title Bupati SBD Antar Langsung Bantuan Gempa Rp50 Juta ke Manggarai Barat

Menanggapi tudingan tersebut, Asisten I Setda SBD, Christofel Horo, menegaskan bahwa data yang dimiliki pemerintah sudah melalui verifikasi dari BKPSDM.

“Hanya ada tujuh nama yang diduga tidak pernah menjadi tenaga kontrak, dan itu sudah kami klarifikasi. Tapi kalau DPRD punya data lain, silakan bawa ke kami,” ujar Horo.

Ia pun meminta DPRD tidak melempar tudingan tanpa bukti konkret.

“Kami terbuka. Tapi jangan hanya lempar isu. Tunjukkan nama-namanya, mari kita cocokan,” katanya.

Kisruh ini makin menguatkan spekulasi adanya tarik-menarik kepentingan dalam proses rekrutmen PPPK di SBD. Sementara itu, ribuan tenaga Non-ASN masih menanti kepastian nasib mereka.

Belum ada titik temu antara DPRD dan Pemda SBD hingga berita ini diturunkan. Masyarakat berharap, kisruh ini segera diselesaikan agar tidak menjadi bola panas berkepanjangan.