Menteri Desa Luncurkan Koperasi Merah Putih di Maluku, Dorong Ekonomi Bangkit dari Desa

Menteri Desa Luncurkan Koperasi Merah Putih di Maluku
Sumber :
  • Antara

NTT VIVA – Semangat membangun dari desa kembali digaungkan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, lewat peluncuran program strategis bertajuk Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Provinsi Maluku. Peluncuran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, sebagai bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa.

Menuju Target 100 Persen, Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih di NTB Tunjukkan Sinergi Nasional yang Kuat

Didampingi Wakil Mendes Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Menteri Yandri menyampaikan bahwa kehadiran koperasi ini tak hanya soal kegiatan ekonomi semata, tapi juga simbol kemandirian nasional, kedaulatan pangan, dan pemerataan kesejahteraan dari lapisan masyarakat paling bawah.

Koperasi merah putih ini bagian dari strategi besar pemerataan pembangunan dan keadilan sosial di tingkat akar rumput,” tegas Yandri, dikutip dari Antara.

Presiden Prabowo Luncurkan Stimulus Rp24,44 Triliun untuk Jaga Ekonomi Tetap Stabil

Koperasi Merah Putih digagas sebagai jawaban terhadap ketimpangan ekonomi antara desa dan kota. Dalam struktur koperasi ini, desa dan kelurahan akan menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, peternakan, hingga pengolahan produk unggulan daerah.

Program ini juga mencerminkan semangat gotong royong dan kebangkitan desa sebagai sentra produksi yang kuat, mandiri, dan inovatif.

Ngada Targetkan Pembentukan 84 Koperasi Merah Putih

Sejak program ini mulai digulirkan awal tahun 2025, lebih dari 80.000 koperasi desa telah terbentuk di berbagai pelosok Indonesia. Untuk memastikan keberhasilan dan efektivitasnya, Satgas Nasional Koperasi Merah Putih juga telah dibentuk.

Menteri Yandri menegaskan bahwa keberadaan koperasi harus disertai komitmen nyata dari pemerintah daerah. Ia meminta Gubernur Maluku dan jajaran bupati/wali kota membentuk Satgas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertugas mengawal implementasi dan produktivitas koperasi.

Halaman Selanjutnya
img_title