Sekolah Rakyat Mulai Juli! 1.469 Guru Siap Bertugas untuk Anak-Anak Prasejahtera
Sabtu, 5 Juli 2025 - 12:58 WIB
Sumber :
- Antara
NTT VIVA – Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus menunjukkan keseriusannya dalam memutus rantai kemiskinan lewat akses pendidikan yang lebih merata. Salah satu program andalannya, Sekolah Rakyat, dipastikan akan mulai beroperasi pada pertengahan Juli 2025.
Sebanyak 1.469 guru terpilih telah disiapkan untuk mengajar di 100 titik lokasi Sekolah Rakyat tahap pertama yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Para guru ini sebelumnya sudah menjalani proses seleksi ketat untuk memastikan kualitas pengajaran yang terbaik bagi para siswa.
“Para guru ini sudah melalui proses seleksi, dan akan mendapatkan pembekalan sebagaimana yang diberikan kepada para kepala sekolah,” ungkap Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dikutip dari ANTARA.
Sebelum kegiatan belajar-mengajar resmi berjalan, seluruh unsur sekolah mulai dari siswa, guru, kepala sekolah, hingga tenaga kependidikan akan mengikuti program matrikulasi atau masa pengenalan yang dimulai pada 14 Juli 2025.
Pada hari pertama, siswa dan tenaga pendidik akan mengikuti Cek Kesehatan Gratis (CKG) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan semua peserta dalam kondisi sehat dan siap memulai aktivitas di lingkungan asrama.
Menariknya, Sekolah Rakyat juga menerapkan sistem asrama demi memastikan pendampingan intensif kepada para siswa. Meski belum semua guru akan langsung tinggal di asrama, mereka akan bergiliran selama 24 jam untuk memastikan setiap siswa mendapat bimbingan optimal.
Hal ini menjadi salah satu keunggulan Sekolah Rakyat yang membedakannya dari sekolah konvensional. Dengan sistem asrama dan pendampingan ketat, diharapkan setiap anak dari keluarga prasejahtera mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang.
Halaman Selanjutnya
Program Sekolah Rakyat memang dirancang sebagai strategi jangka panjang pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem. Fokus utamanya adalah anak-anak dari keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
