Ketua Komisi lV DPRD NTT: Bukan Salah Dharma Rucitra, Lemahnya Strategi Pemerintah
- mario langun
NTT VIVA – Ketua Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Patris Lali Wolo, menanggapi tegas pernyataan Dinas Perhubungan (Dishub) NTT yang menyebut aktivitas Pelabuhan Aimere menurun akibat persaingan dengan kapal Dharma Rucitra.
Politisi Senior PDIP itu menilai pandangan tersebut keliru dan menunjukkan kegagalan pemerintah dalam beradaptasi terhadap dinamika transportasi laut.
“Kehadiran Dharma Rucitra bukan merugikan, malah sangat membantu masyarakat. Biaya transportasi antarpulau jadi makin murah dan akses semakin lancar. Pemerintah harusnya berinovasi, bukan menyalahkan pihak swasta yang membangun dan melayani,” tegas Patris, (24/7/2025).
Dishub NTT sebelumnya mengungkap bahwa Pelabuhan Aimere kini mengalami penurunan penumpang dan distribusi barang setelah kapal Dharma Rucitra beroperasi di sejumlah rute strategis.
Penurunan ini dinilai memengaruhi langsung pendapatan pelabuhan yang selama ini menjadi simpul utama bagi Manggarai Raya dan sekitarnya.
Kepala Seksi Pembangunan Pelabuhan, Januarius Gustaf Leba, menyebut pelabuhan tersebut kini kehilangan daya tarik, dan hal itu dikhawatirkan akan mengganggu rantai logistik lintas Flores.
Namun hingga kini, belum ada langkah konkret dari Dishub untuk mempertahankan peran vital Aimere.
Patris justru menyoroti lemahnya perencanaan Dishub NTT sebagai penyebab utama.
Ia menyatakan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak bisa lagi mengandalkan pelabuhan sebagai monopoli, melainkan harus melalui pembenahan menyeluruh.
“Kalau ingin PAD naik, kuncinya ada di kualitas pelayanan, transparansi retribusi, serta peningkatan infrastruktur pelabuhan. Jangan takut bersaing. Justru kita harus belajar dari Dharma Rucitra dan bangun kolaborasi untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Diketahui, Dharma Rucitra saat ini melayani rute Kupang, Ende, Labuan Bajo, dan Waingapu hingga ke Surabaya.
Rute ini menjadi pilihan masyarakat karena efisiensi waktu dan biaya yang dianggap lebih rasional.
Patris menegaskan, tantangan sektor transportasi di NTT hanya bisa dijawab dengan kerja sama lintas sektor, bukan saling menyalahkan.
“Waktunya pemerintah berbenah. Jangan alergi terhadap swasta yang hadir dengan solusi. Fokus kita harus pada pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan, bukan mempertahankan zona nyaman,” pungkasnya.
