JPIC Indonesia Mendukung Pernyataan Uskup Agung Ende Tolak Proyek Geothermal di Flores

Seruan pastoral ini tentu saja lebih berpihak pada manusia dan ekologi, ketimbang hitungan bisnis, kecanggihan teknologi dan kepintaran para ahli geothermal.

Mendengar cerita dan keluh kesah mengenai dampak negatif yang konkret dan kasat mata dari umat sebagai sebuah testimoni sudah cukup bagi seorang Gembala Umat untuk menyatakan sikapnya. 

Ketiga, Kami menyatakan bahwa proyek geothermal bukan sekedar masalah pemenuhan kebutuhan elektrisasi dan transisi energi, juga bukan sekedar masalah transaksi ekonomi dan jual beli tanah. Kami melihat ada dampak sosial budaya, ekonomi lokal, ekologi, hak-hak ekosob masyarakat serta keberlanjutan hidup yang melampaui perhitungan untung rugi ekenomi.

Keempat, Kami menemukan bahwa sejak awal proyek geothermal di Flores tidak direncanakan dengan baik oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait, terutama PLN. Kegagalan proyek Geothermal Daratei Mataloko, Kabupaten Ngada yang telah terjadi 20 tahun lalu tidak pernah diselesaikan secara serius oleh PLN. 

Kegagalan pemboran menyebabkan kebocoran menyemburkan lumpur dan gas panas yang muncul di banyak titik dan berdampak buruk terhadap Masyarakat dan lingkungan sekitar. Kasus Mataloko adalah contoh buruk tata kelola proyek geothermal yang tidak pernah diselesaikan hingga saat ini. 

Kelima, Kami mendesak pemerintah, khususnya Kementerian ESDM mencabut SK Menteri ESDM Nomor 2268 K/MEM/2017 tentang Penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi atau Geothermal Island. 

Geothermal bukan satu-satunya energi alternatif untuk pemenuhan elektrisasi dan transisi energi di Pulau Flores. Energi matahari, angin, arus laut jauh lebih potensial dan aman, ketimbang geothermal.