Memahami “Prabowonomics”: APBN sebagai Instrumen Negara Kuat dalam Membangun Nasionalisme Ekonomi Indonesia
- Fortunatus Hamsah Manah
Opini oleh: Fortunatus Hamsah Manah
VIVA NTT– Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perang geopolitik, krisis pangan, dan meningkatnya proteksionisme dunia, Indonesia perlahan memasuki fase baru orientasi kebijakan ekonominya. Jika pada era sebelumnya pembangunan lebih bertumpu pada stabilitas makroekonomi, investasi, dan mekanisme pasar, maka pemerintahan Prabowo Subianto mulai menunjukkan corak berbeda: negara hadir lebih kuat, lebih dominan, dan lebih aktif mengarahkan ekonomi nasional.
Banyak pengamat menyebut pendekatan ini sebagai Prabowonomics, sebuah paradigma ekonomi yang bertumpu pada nasionalisme ekonomi, intervensi negara, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi. Dalam literatur ekonomi politik, pendekatan semacam ini dekat dengan konsep developmental state dan state capitalism, yakni model pembangunan di mana negara memainkan peran strategis dalam industrialisasi nasional, investasi strategis, hingga perlindungan sektor-sektor vital negara.
Dalam konteks Indonesia, state capitalism yang dimaksud bukan dominasi total negara atas pasar, melainkan negara sebagai pengarah strategis pembangunan nasional. Negara tetap memberi ruang bagi mekanisme pasar dan investasi swasta, tetapi sektor-sektor strategis yang menyangkut hajat hidup rakyat tetap diarahkan dan dikendalikan demi kepentingan nasional.
Dengan demikian, negara tidak bertindak sebagai penguasa tunggal ekonomi, melainkan sebagai arsitek pembangunan yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, kedaulatan ekonomi, dan keadilan sosial.
Ekonom Ha-Joon Chang dalam Kicking Away the Ladder menegaskan bahwa hampir seluruh negara maju tumbuh bukan melalui pasar bebas murni, melainkan melalui proteksi industri, subsidi negara, dan intervensi fiskal yang kuat. Sementara Karl Polanyi dalam The Great Transformation mengingatkan bahwa pasar yang dilepaskan tanpa kontrol negara berpotensi melahirkan ketimpangan sosial dan dominasi modal.
Dalam konteks itu, Prabowonomics bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan ideologi pembangunan. Ia mengandung cara pandang tentang negara, pasar, rakyat, dan masa depan Indonesia. Dan di jantung ideologi tersebut, APBN menjadi instrumen utamanya.
APBN sebagai Instrumen Moral Negara
Dalam paradigma ekonomi konvensional, APBN sering dipahami sekadar dokumen fiskal negara: daftar penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Namun dalam kerangka Prabowonomics, APBN memperoleh makna politik dan filosofis yang jauh lebih besar.
