DPRD Nagekeo Soroti Data Lahan TNI: "Harap Bupati Kali Ini Memang Susah"
- Sevrin Waja
Nagekeo, NTTVIVA- Sejumlah anggota DPRD Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Nagekeo terkait polemik lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Tonggorambang, Kecamatan Aesesa.
Ketua Komisi l DPRD Nagekeo, Mbulang Lukas menilai, konflik yang terus berlarut antara masyarakat Tonggorambang soal lahan TNI tidak terlepas dari buruknya tata kelola administrasi pertanahan dan ketidakjelasan data yang dimiliki pemerintah daerah.
Lukas menilai perbedaan luas lahan yang tercantum dalam berbagai dokumen resmi, mulai dari Surat Keputusan hingga sertifikat, telah memicu kebingungan dan ketidakpercayaan masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah bertanggung jawab dan memberikan penjelasan yang transparan kepada publik.
"Saya hanya berpegang dengan pemerintah dan masyarakat adat sejak tahun 1952 ketika muhamad hatta. Secara adat, Bakau di bawah tidak boleh di potong. Hari ini yonif yang didatangkan dengan kesepakatan oleh Bupati" ujar Lukas saat audiensi bersama massa aksi yang menolak pembangunan Yonif, Brigif, dan Korem di ruang paripurna DPRD Nagekeo, Jumat 5 Juni 2026.
Lukas menegaskan bahwa masyarakat adat tidak pernah menolak keberadaan TNI. Namun, menurutnya, yang dipersoalkan warga adalah sikap pemerintah yang dinilai tidak terbuka dalam proses pengadaan dan pengelolaan lahan.
"Kami tidak pernah konflik dengan TNI. Kami menunggu pemerintah. Bupati dan jajarannya tipu masyarakat adat. Janji 2 hektar minimal buat masyarakat adat tidak ada. Harap bupati kali ini memang susah," tegas Lukas.
Senada dengan Lukas, Wakil Ketua I DPRD Nagekeo, Lukas YP Boleng dari Partai NasDem, menyatakan bahwa memanggapi tuntutan masa aksi, DPRD akan membentuk tim bersama tokoh agama dan masyarakat untuk memperjuangkan persoalan tersebut hingga ke tingkat pemerintah pusat, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut anggota DPRD asal Kecamatan Boawae ini, soal status lahan TNI hingga kini masih terdapat ketidakjelasan terkait luas lahan yang menjadi sumber konflik berkepanjangan.
"Kita sudah menyelesaikan kasus tanah namun menyangkut luas tanah masih simpang siur, data di pemerintahan belum jelas. Kenyataan hari ini di Nagekeo penuh ketidak pastian. Saya mewakili teman teman DPRD. Kami terima aspirasi para imam. Kita perlu tahu apa yang dibangun di daerah kita" ungkapnya.
