Miris! Gedung SDN Wolomoni Ende Dijebol Demi Koperasi Desa Merah Putih, Proyek Akhirnya Dihentikan
- Ist
Ende, VIVA NTT— Sebagian bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Wolomoni di Desa Niawula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), dirusak oleh oknum Babinsa demi memuluskan pembangunan kantor Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pagar sekolah dijebol, fondasi ruang kelas dihancurkan, dan tiang besi penyangga dipotong agar sebuah ekskavator bisa masuk ke lokasi pembangunan KDMP yang berada tepat di belakang sekolah tersebut.
Kejadian berlangsung pada Jumat malam, 5 Juni 2026, setelah kegiatan belajar mengajar usai. Tanaman durian milik warga setempat turut rusak terdampak pergerakan alat berat tersebut. Insiden ini viral di media sosial setelah video memperlihatkan sejumlah anggota TNI berseragam lengkap terlibat dalam proses penggusuran menggunakan ekskavator.
Tanpa Surat, Tanpa Pemberitahuan
Wakil Kepala SDN Wolomoni, Magdalena Masi, menyatakan pihak sekolah sama sekali tidak menerima surat pemberitahuan resmi sebelum penggusuran dilakukan. Ketika tiba di sekolah pada Sabtu pagi (6/6/2026), ia mendapati tiang besi penyangga bangunan sudah dipotong dan lantai teras jebol.
“Saya datang begitu, ternyata betul, besinya sudah dipotong kemudian alat beratnya sudah lewat. Bilangnya atas perintah Bupati tapi suratnya saja tidak ada," ujar Magdalena Masi, Wakil Kepala SDN Wolomoni
Warga Marah, Ekskavator Disandera
Aksi penggusuran mendapat perlawanan keras dari warga dan tokoh adat setempat. Ekskavator disandera di kompleks sekolah oleh warga yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan pengelola program KDMP. Diketahui sebelumnya, warga dan tokoh adat telah menolak rencana pembangunan KDMP di lokasi tersebut dalam sebuah rapat yang juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ende, Venantius Minggu.
Anggota DPRD NTT, Ferdinandus Watu, menyesalkan penghancuran sarana pendidikan tersebut dan menilai pemerintah terlalu memaksakan kehendak. Ia menegaskan bahwa setiap keputusan pembangunan penting di tingkat desa harus diputuskan melalui rapat permusyawaratan desa, bukan secara sepihak oleh kepala desa.
DPR dan Pemprov NTT Angkat Bicara
Fraksi PDI-P di DPR RI turut mengecam insiden ini. Anggota DPR Andreas Hugo Pareira mempertanyakan skala prioritas pemerintah dan meminta pengelola program KDMP segera memberikan klarifikasi. “Apakah pendidikan itu kurang penting sehingga bangunan sekolah yang menjadi tempat mendidik generasi muda bangsa harus dirobohkan?” ujarnya, Senin (8/6/2026).
