Menteri HAM: Program MBG Adalah Pemenuhan Hak Dasar dan Investasi Masa Depan Indonesia
- Yohanes. M
VIVA NTT– Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pemenuhan hak asasi manusia tidak hanya menyangkut kebebasan sipil dan politik, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pangan, kesehatan, dan pendidikan.
Pernyataan itu disampaikan Natalius Pigai dalam acara pengarahan kepada pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) NTT, yang digelar di Aula El Tari Kupang, Rabu, 9 Juni 2026. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, jajaran pejabat Pemerintah Provinsi NTT, serta berbagai mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri HAM Natalius Pigai dalam acara pengarahan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) NTT di Aula El Tari Kupang, Rabu (9/6/2026)
- Yohanes. M
Tiga Kewajiban Negara
Menteri Pigai menekankan bahwa negara memiliki tiga kewajiban utama dalam konteks HAM, yakni menghormati, melindungi, dan memenuhi kebutuhan hak asasi warga negara. Salah satu wujud nyatanya adalah Program Makan Bergizi Gratis.
"Pemerintah memiliki tiga kewajiban utama yaitu kewajiban untuk menghormati HAM, melindungi HAM, dan memenuhi kebutuhan HAM warga negara. Salah satunya melalui pemenuhan gizi anak melalui Program Makan Bergizi Gratis," ujar Natalius Pigai.
Ia menambahkan, program ini bukan semata soal pemberian makanan, melainkan bagian dari pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. "Program makan bergizi gratis bukan hanya soal makanan, tetapi bagian dari pembangunan kualitas manusia Indonesia," ungkapnya.
Menteri HAM meminta seluruh pelaksana menjalankan program dengan penuh tanggung jawab, profesional, transparan, dan berintegritas, seraya menyebut mereka yang bekerja jujur dan adil sebagai "pahlawan revolusioner" dalam pembangunan bangsa.
Gubernur NTT: MBG Penggerak Ekonomi Lokal
Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG di NTT harus menjadi gerakan bersama yang tidak hanya menyentuh aspek gizi, tetapi juga memperkuat perekonomian daerah.
Gubernur mendorong agar kebutuhan dapur SPPG di NTT sebisa mungkin dipenuhi dari produk lokal, mulai dari beras, sayur, ikan, daging, telur, hingga buah-buahan, sehingga uang berputar di dalam daerah.
"MBG bukan hanya tentang makanan, tetapi juga bagaimana ekonomi masyarakat bergerak. Dari petani, nelayan, pemasok, hingga tenaga kerja, semuanya ikut terlibat," tegasnya.
