Timbang Ulang Rencana Pembangunan 8 Batalyon TNI AD di Flores: Kritik atas Pendekatan Militeristik
- Dok. Pribadi
Keamanan yang sejati tidak hanya diukur dari jumlah personel atau fasilitas militer yang tersedia. Keamanan juga lahir dari terpenuhinya hak-hak dasar warga, hadirnya keadilan sosial, serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerahnya sendiri.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, rencana pembangunan delapan batalyon TNI AD di Flores sudah sepatutnya dikaji ulang secara menyeluruh. Negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial, menghormati hak asasi manusia, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Apabila penambahan kekuatan pertahanan dianggap perlu, maka skala dan kebutuhan pembangunan satuan militer tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi objektif Flores serta dilakukan di atas lahan yang benar-benar bebas sengketa dan tidak merugikan masyarakat adat.
Disclaimer:
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan institusi TNI. Kritik ini merupakan bagian dari partisipasi publik dalam negara demokratis guna mendorong kebijakan pembangunan yang lebih proporsional, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
