Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Labuan Bajo, Gubernur NTT Tekankan Penguatan Fiskal, Hilirisasi, dan Otonomi Kewenanga
- Yohanes. M
Manggarai Barat, VIVA NTT–Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena mengikuti pertemuan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang berlangsung di kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Jumat, 3 Juli 2026.
Forum ini digelar untuk menyerap masukan daerah terkait arah kebijakan penerimaan negara dan pengalokasian dana transfer ke daerah dalam APBN.
Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Tim Banggar DPR RI, Wihadi Wijanto, dengan kehadiran 18 anggota Banggar, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh, para bupati dan wakil bupati se-NTT, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, serta perwakilan Kementerian Keuangan.
Dalam paparannya, Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan bahwa Pemprov NTT terus mengupayakan kemandirian fiskal lewat penguatan sektor-sektor produktif. Ia mencatat, dari 22 kabupaten/kota di NTT, baru Manggarai Barat dan Kota Kupang yang memiliki kemandirian fiskal cukup baik, sementara wilayah lain masih bertumpu besar pada dana transfer pusat.
Atas dasar itu, Gubernur meminta dukungan Banggar DPR RI untuk memperkuat sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta mendorong hilirisasi agar komoditas unggulan NTT memiliki nilai tambah lebih tinggi.
"Kami memiliki bahan baku, tetapi membutuhkan dukungan agar proses produksinya dilakukan di NTT. Dengan demikian, nilai tambahnya dapat dinikmati masyarakat dan daerah menjadi lebih mandiri," ujar Gubernur.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan fiskal untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, Gubernur menyoroti beban pengelolaan kawasan wisata Labuan Bajo terutama urusan sampah dan lingkungan yang selama ini ditanggung pemerintah daerah tanpa diimbangi kewenangan fiskal yang memadai.
Sebagai gambaran, ia menyebut komoditas pinang yang nilai transaksinya mencapai sekitar Rp1 triliun per tahun namun sebagian besar masih didatangkan dari luar daerah menunjukkan besarnya potensi ekonomi jika produksi dan pengolahan dilakukan langsung di NTT.
Di luar hilirisasi, Gubernur turut meminta penguatan kapasitas fiskal daerah dari pemerintah pusat. Ia menyebutkan bahwa meski tren kemiskinan menurun dan pertumbuhan ekonomi terus membaik, persoalan stunting tetap membutuhkan perhatian serius dan pembiayaan berkelanjutan, termasuk lewat Program Makan Bergizi Gratis.
