Intervensi Kekuasaan di Kongres PMKRI: Gubernur NTT hingga Bupati Sikka Diduga Cawe-Cawe Pilih Ketua
- Engkos Pahing
Manggarai, ViVa NTT–Independensi Kongres Pengurus Pusat (PP) PMKRI di Ruteng mulai diterpa isu masuknya intervensi kekuasaan.
Empat tokoh alumni yang kini menjabat sebagai pejabat publik: Gubernur NTT Melki Laka Lena, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, Anggota DPD RI Angelo Wake Kako, dan Ketua Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma disebut-sebut secara terbuka mendukung Delfis, salah satu kandidat Ketua PP PMKRI asal Ambon, dalam pemilihan yang tengah berlangsung.
Dukungan terbuka dari para pejabat ini memicu kekhawatiran di kalangan peserta kongres bahwa proses pemilihan yang seharusnya murni menjadi ruang demokrasi kader, berjalan di bawah tekanan para senior di luar forum pengambilan keputusan.
Dugaan cawe-cawe tersebut mencuat dalam pertemuan alumni PMKRI di Aula Karya Murni, Ruteng, Senin (20/7/2026) malam, di sela rangkaian Kongres dan Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) PMKRI yang berlangsung pada 19–24 Juli 2026 di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pertemuan itu diinisiasi oleh Forkoma NTT sebagai ruang konsolidasi untuk mempererat hubungan alumni lintas cabang di NTT.
Dalam forum itu, Melki Laka Lena, yang juga merupakan mantan Sekretaris Jenderal PP PMKRI, secara terbuka menyampaikan dukungannya kepada kandidat asal Ambon, Delfis.
"Mereka bertiga, (Angelo, Juventus, dan Gusma) menghendaki Delfis, anak Ambon itu, terpilih sebagai Ketua PP kali ini," kata Melki Laka Lena di hadapan para alumni.
Pernyataan tersebut direspons dengan senyum oleh Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, Anggota DPD RI Angelo Wake Kako, serta mantan Ketua Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma. Namun, suasana berbeda terlihat dari sebagian alumni lainnya yang hadir.
Ketua Forum Komunikasi Alumni (Forkoma) PMKRI Manggarai, Alosius Salaman, tampak menunjukkan raut wajah geram. Seusai pertemuan, ia memilih meninggalkan lokasi lebih awal tanpa memberikan komentar kepada awak media.
Sejumlah alumni yang hadir juga mengaku kecewa karena setelah Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan pandangannya, forum tidak membuka ruang dialog ataupun sesi tanggapan. Kondisi tersebut dinilai membuat peserta tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan maupun klarifikasi atas pernyataan yang telah disampaikan.
