Integritas Kunci Membangun Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum
- Sevrin Waja
Nagekeo , NTTVIVA- Integritas aparat penegak hukum menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Pandangan itu disampaikan tokoh masyarakat sekaligus tokoh adat Dhawe, Lukas Mbulang, SH, praktisi hukum yang juga anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Lukas, masyarakat saat ini masih mempertanyakan konsistensi penegakan hukum karena muncul berbagai peristiwa yang menimbulkan kebingungan dan beragam tafsir di ruang publik. Tanpa integritas, hukum sulit menghadirkan keadilan, kepastian, dan perlindungan bagi masyarakat.
"Kalau kita melihat kondisi sekarang, penegakan hukum di negara ini masih belum menunjukkan keseriusan. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum, terutama bagi masyarakat kecil, masih menjadi persoalan," ujar Lukas saat diwawancarai di kediamannya, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Senin (3/8/2026).
Ia menilai aparat penegak hukum harus mampu menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan kewenangannya. Menurutnya, kepolisian, kejaksaan hingga KPK memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga marwah penegakan hukum.
"Hukum tidak boleh menjadi hukum pesanan. Penegakan hukum harus kembali kepada regulasi yang sesungguhnya dan dijalankan secara profesional," tegas Lukas.
Pencegahan Korupsi dan Pengawasan Anggaran
Selain penegakan hukum, Lukas juga menyoroti pentingnya memperkuat strategi pencegahan korupsi. Ia berpendapat, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan proses penindakan, tetapi juga harus dimulai dari pembentukan karakter dan integritas para pemimpin.
"Apapun strategi yang dibuat, kuncinya tetap ada pada pemimpin. Harus ada moral, etika, dan hati nurani dalam menjalankan amanah. Saya selalu berpegang pada prinsip Salus Populi Suprema Lex, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi," katanya.
Sebagai anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, Lukas mengatakan fungsi pengawasan legislatif harus dijalankan secara objektif untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia mengaku hubungan DPRD dengan pemerintah daerah selama ini berjalan dalam koridor kemitraan. Namun demikian, DPRD tetap berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.
"Kalau ada program yang sudah dianggarkan tetapi tidak dijalankan, ditunda, atau bahkan dialihkan, tentu harus diawasi. Begitu juga proyek-proyek yang mangkrak, seperti pembangunan kantor DPRD, rumah Jabatan Bupati dan beberapa proyek lan, Ketika ada kontrak yang dilanggar, harus ada konsekuensi hukum," ujarnya.
