Nagekeo Bentuk Satgas Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender
- Sevrin Waja
Nagekeo, NTTVIVA- Upaya memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) memasuki tahap baru. Pemerintah daerah bersama organisasi masyarakat sipil, aparat penegak hukum, tokoh adat, tokoh agama, dunia pendidikan, dan kelompok masyarakat mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG).
Pembentukan Satgas tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan dan Penanganan KBG pada 17 Juni 2026. Yayasan PAPHA Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas PMD, PPPA kemudian menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk membahas struktur, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja Satgas.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Bimbingan Belajar Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Nagekeo pada Selasa 4 Juli 2026 itu diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, Unit PPA Polres Nagekeo, tenaga kesehatan, pekerja sosial, tokoh adat, tokoh agama, penyandang disabilitas, pelajar, Forum Anak Nagekeo, hingga awak media.
Manager Plan Indonesia wilayah Nagekeo, Cosmas Damianus, mengatakan perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas sektor agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender berjalan efektif.
Cosmas menjelaskan, Kabupaten Nagekeo telah memiliki sejumlah kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak, termasuk upaya pencegahan perkawinan anak. Namun, kebijakan tersebut perlu diperkuat melalui sistem koordinasi yang lebih terarah. "Suara untuk kesetaraan harus terus digaungkan. Plan Indonesia bersama Yayasan PAPHA mengambil peran untuk memastikan kekerasan berbasis gender dapat dicegah melalui kolaborasi semua pihak," ujar Cosmas.
Cosmas mengungkapkan, berdasarkan data kepolisian, Kabupaten Nagekeo berada pada peringkat ketujuh dari 21 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur dalam jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Meski angka kasus masih menjadi perhatian, Cosmas menilai meningkatnya laporan tidak selalu berarti kekerasan semakin banyak terjadi. Menurutnya, hal itu juga menunjukkan masyarakat mulai memiliki keberanian untuk melapor karena sistem penanganan semakin dipercaya.
"Angka laporan yang meningkat tidak selalu berarti kekerasan semakin banyak terjadi. Itu juga menunjukkan masyarakat mulai percaya untuk melapor karena sistem penanganan yang dibangun semakin baik," katanya.
