Diduga Pungli, ASN di Reok Barat Manggarai Dipalak Rp120 Ribu Jelang HUT RI ke-81
- Ist
Manggarai, NTT ViVa– Dugaan pungutan liar (pungli) menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI) di Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), mencuat ke publik. Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah itu keberatan dengan besaran nominal uang yang ditetapkan pihak kecamatan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, seluruh ASN di Kecamatan Reok Barat, baik guru, tenaga kesehatan, maupun pegawai perkantoran diwajibkan mengumpulkan uang sebesar Rp120.000 untuk kelancaran kegiatan apel HUT RI ke-81.
Tak hanya ASN, guru non-ASN, tenaga kesehatan, dan pegawai perkantoran non-ASN juga diwajibkan mengumpulkan uang sebesar Rp50.000 demi kelancaran perayaan tersebut.
Nominal Dinilai Membebani
Salah satu oknum ASN guru di wilayah itu mengaku keberatan dengan penetapan nominal uang tersebut. Menurut dia, penetapan nominal ini masuk kategori pungli karena tidak disertai perintah sumbangan secara sukarela.
"Ini bukan sumbangan sukarela, angkanya sudah dipatok dari kecamatan sebesar Rp120 ribu untuk ASN dan Rp50 ribu untuk non-ASN. Menurut saya, kalau dipatok seperti itu, masuk kategori pungli," ujar oknum ASN di salah satu sekolah yang meminta namanya tidak ditulis.
Ia juga mengaku bahwa nominal tahun ini naik dari Rp100.000 menjadi Rp120.000 untuk ASN, sementara pada tahun-tahun sebelumnya sumbangan hanya bersifat sukarela. Menurutnya, kenaikan menjadi Rp120.000 tahun ini sudah membebani para ASN dan menguntungkan pihak kecamatan.
"Bayangkan, satu ASN Rp120 ribu dikali ratusan ASN yang ada di Reok Barat, sudah berapa itu? Ditambah lagi non-ASN. Memangnya pihak kecamatan tidak ada anggaran untuk HUT RI? Kan pasti ada," ujarnya.
"Kami berani katakan ini memang benar-benar pungli karena nominalnya dipatok. Kesimpulannya, pihak kecamatan mengambil keuntungan dari perayaan HUT. Kasihan kan, upacara negara diwarnai pungli," lanjutnya.
Oknum ASN lain di wilayah utara Kabupaten Manggarai itu juga mengeluhkan hal serupa. Ia mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan pihak kecamatan ini secara langsung membebani ASN, selain karena tidak lagi bersifat sukarela, uang yang terkumpul juga tidak dipertanggungjawabkan secara terbuka.
