Enam Program dalam 100 Hari Kerja Ala Melki Laka Lena
- Mario Langun
“Tujuan utama program ini adalah meningkatkan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya dan keunggulan masing-masing desa/wilayah. Dalam pelaksanaannya, BUMDes dan Koperasi akan menjadi penggerak utama ekonomi pedesaan melalui pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan manajerial masyarakat dalam mengelola usaha serta produk unggulan,” ungkapnya.
Program Quick Win yang keempat adalah Pendampingan Siswa Menuju Pendidikan Tinggi dan Sekolah Kedinasan Unggulan.
“Kami berkomitmen untuk mendukung siswa terbaik daerah agar dapat mengakses pendidikan unggulan, baik di universitas ternama maupun sekolah kedinasan seperti TNI, Polri, IPDN, dan institusi lainnya. Melalui program ini, kami akan melakukan “talent scouting” untuk mengidentifikasi dan membina putra-putri daerah yang berpotensi,” tambahnya.
Selanjutnya, Program Quick Win yang kelima adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah di NTT.
“Kami akan mengoptimalkan pemungutan pajak serta retribusi daerah. Upaya ini diharapkan menjadi langkah strategis yang dapat memberikan dampak dalam waktu relatif cepat, dibandingkan hanya bergantung pada kebijakan fiskal jangka panjang seperti menarik investasi baru. Saat ini, banyak aset daerah yang tersedia dalam ruang otoritas pemerintah daerah namun belum dimanfaatkan secara optimal. Aset-aset ini dapat dimonetisasi melalui berbagai skema, seperti sewa, kerja sama dengan pihak swasta, dan tentunya optimalisasi retribusi. Untuk memastikan proses ini berjalan lebih efektif dan efisien, kami akan menerapkan digitalisasi dan sistem informasi manajemen aset, sehingga pengelolaan aset daerah dapat dilakukan secara transparan, akurat, dan berdampak langsung terhadap peningkatan PAD,” jelas Gubernur Melki.
Kemudian, Program Quick Win keenam adalah Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
“Kami menyadari bahwa kekosongan jabatan atau posisi yang diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) dapat menghambat efektivitas birokrasi dan pelayanan publik. Untuk itu, kami akan melakukan pemetaan kebutuhan organisasi, menyeleksi pejabat yang memenuhi syarat, dan memastikan setiap posisi strategis diisi oleh individu yang berintegritas, kompeten, dan profesional. Langkah ini menjadi fondasi utama dalam memperkuat organisasi pemerintahan agar setiap unit kerja dapat beroperasi secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Diharapkan tata kelola yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel, pemerintahan akan berjalan sesuai dengan prinsip good governance, mempercepat layanan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi,” urainya.
