KPU TTS Dinilai Langgar UU dalam Proses Pergantian Calon Terpilih DPRD
NTT VIVA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dinilai melanggar Undang-undang (UU) dalam proses pergantian calon terpilih DPRD. Pada 19 Agustus 2024, sebanyak 39 dari 40 anggota DPRD di TTS dilantik.
Kekurangan jumlah itu disebabkan oleh meninggal calon terpilih dari Partai Hanura daerah pemilihan (dapil) IV, Serisman Liufeto. Almarhum Serisman meninggal pada 13 Agustus 2024, atau sepekan sebelum pelantikan.
Berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017 Pasal 426 ayat (4), pergantian calon terpilih dilakukan paling lambat empat belas hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal tersebut. Pasal 426 ayat (1) mengatur terkait kondisi dimana seorang calon terpilih harus diganti.
Berikut bunyi pasal 426 ayat (1):
- Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota;
d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, John Tuba Helan mengatakan, KPU melanggar UU Pemilu sebab lalai menetapkan calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak berikutnya setelah alm. Serisman Liufeto.
Peraih suara terbanyak kedua adalah Marten Tualaka, yang juga merupakan Ketua DPC Hanura TTS.
“Harusnya KPU langsung mengganti calon yang memperoleh suara terbanyak kedua yakni Marten Tualaka. Tetapi karena ini tdk dilakukan oleh KPU maka KPU melanggar UU,” ujar John kepada Viva NTT pekan lalu.
Waktu satu minggu, kata John, cukup bagi KPU untuk mebatalkan Surat Keputusan Penetapan terpilih partai Hanura dapil IV itu.
Sebagaimana tercantum dalam Pasal 426 ayat (2), UU 7 tahun 2017, calon terpilih yang sebagaimana dimaksud ayat (1), yang ditetapkan dengan Keputusan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dinyatakan batal demi hukum.
“Semestinya tanggal 13 ke 19 itu KPU langsung membuat SK baru mengganti Liufeto itu dengan Marten Tualaka,” kata John.