Mario Pranda ‘Sentil’ Pemecatan THL Mabar dengan 3 Dimensi Ini
- Facebook Mario Pranda
NTT VIVA – Mario Pranda angkat bicara ihwal pemecatan 20 orang Tenaga Harian Lepas atau THL pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu.
Ia menilai pemecatan puluhan THL itu sangat melukai kemanusian dan akan merusak demokrasi. Menilai dalam 3 dimensi Menurut Mario Pranda, pemecatan 20 orang THL itu mesti dilihat secara komprehensif.
"Saya membaca polemik ini dalam tiga dimensi utama yang menjadi dasar pertimbangan untuk kurang sepakat, yakni Kemanusian, Demokrasi, dan Hegemoni Kekuasaan," kata Mario Pranda kepada NTT VIVA, Selasa 21 Januari 2025.
Pertama, Mario, mengaitkan pemecatan THL itu kedalam Dimensi Kemanusiaan. Ia menilai pemecatan itu kurang tepat karena alasan kemanusiaan. Sebab, para THL itu adalah tulang punggung dari keluarganya masing-masing.
Imbas pemecatan itu, lanjutnya, bertambahnya jumlah pengangguran karena ada puluhan orang lagi kehilangan pekerjaan.
"Setelah mereka dipecat implikasinya banyak, kehilangan lapangan pekerjaan yang berpengaruh langsung terhadap kelangsungan hidup, urus makan dan menyekolahkan anak-anak mereka. Apalagi kalau sumber pendapatan keluarga hanya bergantung pada pekerjaan tersebut," jelas Mario.
"Atas dasar itu saya berpikir bahwa pemecataan terhadap THL apalagi yang telah mengabdi bertahun-tahun di daerah ini perlu dipertimbangkan ulang. Walaupun dari sisi regulasi tersedia ruang untuk melakukan pemecatan, tetapi saya tetap berharap untuk kebijakan ini ditinjau ulang," lanjutnya.
Mario Pranda sentil pemecatan THL di Manggarai Barat
- Facebook Mario Pranda
Singgung beda pilihan di Pilkada 2024
Dimensi yang lain yang ia kemukakan adalah Dimensi Demokrasi. Mario Pranda menduga pemecatan 20 orang THL tersebut diduga karena berbeda pilihan pada pemilihan bupati dan wakil bupati pada 27 November 2024 lalu.
"Pemecatan THL yang disinyalir disebabkan oleh perbedaan pilihan politik mestinya tidak boleh terjadi lagi apalagi itu bertabrakan langsung dengan asas demokrasi yang kita anut seperti asas bebas dan asas rahasia," ujarnya.
Ia menguraikan sejatinya asas bebas itu berkaitan langsung dengan warga negara diberi kebebasan untuk menentukan hak pilihnya tanpa tekanan dan paksaan serta memilih berdasarkan hati nurani.
Kata dia, asas rahasia itu berkaitan dengan bahwa dalam memberikan suara kerahasian pemilih haruslah dijamin tanpa diketahui oleh orang lain dengan cara apapun.
