Anomali Metanarasi Negara
- Dok. Ovan Baylon
Tidak hanya terjadi pada Orde Baru, di era reformasi seperti rezim Jokowi tidak terlepas dari konstruksi narasi ini. Para buzzer dikerahkan untuk menarasikan tentang kebaikan penguasa dan kebijakannya, yang sebenarnya hal itu kadang-kadang merupakan tameng negara untuk mendominasi narasi sembari menangkis kritik dari oposisi. Studi yang dilakukan Mohammad Dary Abbiyyu dan Diah Asri Nindyaswari berjudul “Penggunaan Buzzer dalam Hegemoni Pemerintahan Jokowi” (2022) menunjukkan bagaimana buzzer Jokowi menarasikan kebaikan pembangunan infrastruktur sekaligus untuk meredam kritik publik.
Terjadi paradoksal sebenarnya, yakni apa yang dinarasikan sebagai kebaikan, justru berdampak destruktif secara nyata. Indikatornya jelas, demokrasi di masa presiden Jokowi mengalami defisit dan degradasi. Laporan The Economist Intelligence Unit pada tahun 2023 menunjukkan, demokrasi Indonesia berada dalam demokrasi cacat (flawed democracy). Hal ini disebabkan oleh merosotnya beberapa prinsip demokrasi, yakni partisipasi politik, budaya politik, proses pemilu dan pluralisme, keberfungsian pemerintahan, dan kebebasan sipil.
Saat ini rezim Prabowo juga menunjukkan benih-benih narasi yang berupaya mendominasi narasi publik. Kalau warga negara berani mengkritik akan dituduh dan dicap sebagai antek asing dan anti-nasionalisme. Narasi makan bergizi gratis begitu berapi-api, yakni demi meningkatkan gizi anak-anak. Kendati kenyataannya menyisakan persoalan ketidakadilan bagi guru honorer, berpotensi menggemuk utang negara, dan berdampak pada efisiensi anggaran di berbagai lembaga kementerian yang jauh lebih mendesak kebutuhannya.
Narasi kepala negara tentang Indonesia sebagai negara yang paling bahagia di dunia, kendati masih ada seorang anak kecil di NTT yang mati dengan cara bunuh diri karena dipicu kemiskinan struktural. Narasi-narasi seperti ini sebenarnya upaya negara menutupi kegagalannya dalam menjamin kesejahteraan warga negara dan bertendensi mengsubordinasi suara kritis warga, seolah mempertegas bahwa hanya narasi rezim yang mengandung kebenaran. Hal ini akan memperkuat persepsi publik bahwa rezim seperti ini tidak lebih dari rezim neo-otoritarianisme.
Saat ini penyebarannya lebih muda karena disokong oleh teknologi digital mutakhir. Setiap narasi yang didengungkan penyelenggara negara selalu disoroti media sehingga dapat menjadi konsumsi publik luas.
