Anomali Metanarasi Negara
- Dok. Ovan Baylon
Narasi negara seolah menjadi satu-satunya yang benar dan dianggap doktrin yang menuntut warga negara tunduk dan menjalankan secara buta. Akibatnya suara kritis dari oposisi sipil, seperti masyarakat adat, jurnalis, akademisi organik, media independen, dan aktivis disingkirkan karena dianggap sebagai ancaman yang mendelegitimasi kebijakan negara.
Pluralitas Narasi: Kekuatan Tandingan
Berhadapan dengan metanarasi negara ini, Lyotard berpandangan bahwa penting untuk membangun kembali narasi-narasi kecil sebagai tandingan untuk menolak satu narasi besar yang mengklaim sebagai sumber kebenaran satu-satunya. Narasi-narasi kecil ini termanifestasi dalam suara-suara kritis masyarakat sipil, akademisi, kampus, aktivis, dan media independen. Narasi-narasi kecil ini bertujuan mendobrak kemapanan metanarasi negara agar tidak menjadi sebuah doktrin yang menutup kemungkinan warga negara untuk bernarasi. Dengan demikian, apa yang dianggap homogenitas menjadi heterogenitas, singularitas ke pluralitas, totalitas ke fragmentaritas, universalitas ke partikularitas, dan dominasi ke deliberasi (Gaut, 2011: 56).
Ketika metanarasi negara cenderung totaliter, tidak lain dan tidak bukan cara untuk menandinginya ialah memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya membangun narasi kritis di hadapan metanarasi negara. Hal ini bertujuan agar legitimasi dari suatu kebijakan tidak dapat dijustifikasi hanya oleh metanarasi tunggal negara, tetapi berdasarkan pertarungan narasi konstruktif antara negara dan warga negara. Demokrasi memang memungkinkan hal itu, bahwa keputusan politik mesti dibangun atas dasar pluralitas narasi. Atau ketika merujuk pada metode filsafat Hegel, legalitas keputusan politik hanya mungkin terwujud apabila terjadi tesis, antitesis, dan sintesis.
Metanarasi negara mesti pertama-tama dipahami sebagai tesis (pernyataan) awal, sementara suara kritis publik dipahami sebagai antitesis (pengujian) terhadap metanarasi negara, berikut sampai pada sintesis (perpaduan tesis-antitesis) yang menghasilkan pemahaman baru.
Publik mesti sampai pada posisi berani untuk mengatakan “tidak” jika metanarasi yang dikonstruksi negara tidak berkoheren dengan kenyataan yang sesungguhnya. Hal ini tidak bermaksud untuk meniadakan keputusan politik, tetapi demi memastikan keputusan tersebut terlegitimasi melalui pengujian publik. Dengan demikian, tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban tindakan represi, penggusuran, penindasan, pemaksaan, dan eksploitasi sebagai akibat keputusan politik negara.
