Menambal Ketimpangan Pendidikan, Menyelamatkan Demokrasi
- Ilustrasi
Oleh: Fortunatus Hamsah Manah
Lebih dari tujuh dekade Indonesia merdeka, jutaan warga negara masih belum mendapatkan hak pendidikan yang dijamin konstitusi secara setara. Di Papua Pegunungan, rata-rata penduduk hanya mengenyam sekolah selama 4,30 tahun belum tuntas pendidikan dasar. Sementara di Jakarta, angkanya melampaui 11 tahun. Jurang ini bukan statistik belaka; ini adalah krisis keadilan yang diam-diam menggerogoti fondasi demokrasi Indonesia, tepat di saat bangsa bersiap menuju Pemilu 2029.
VIVA NTT– Pendidikan tidak pernah berdiri sebagai sektor yang netral. Ia selalu menjadi cermin arah peradaban sekaligus penentu kualitas masa depan sebuah bangsa. Dalam lanskap demokrasi modern, pendidikan bukan sekadar instrumen mobilitas sosial, melainkan fondasi utama bagi tumbuhnya warga negara yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab. Tanpa pendidikan yang adil dan setara, demokrasi hanya akan menjadi prosedur formal yang kehilangan makna substantifnya. Tampak hidup, tetapi sesungguhnya rapuh dari dalam.
Indonesia hari ini masih menghadapi persoalan mendasar dalam bidang pendidikan: ketimpangan yang nyata dan terukur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan gambaran yang cukup terang. Pada 2025, rata-rata lama sekolah (RLS) nasional berada di angka 9,07 tahun, yang berarti rata-rata penduduk Indonesia hanya mengenyam pendidikan hingga kelas 9 atau setara SMP. Angka ini sering dipandang sebagai capaian minimal yang cukup menggembirakan, karena telah melampaui batas wajib belajar sembilan tahun. Namun sesungguhnya, angka tersebut menyembunyikan jurang ketimpangan yang dalam.
Pendidikan Rendah, Demokrasi Rapuh: Apa Kaitannya?
Jika ditelisik lebih jauh, disparitas antarwilayah tampak sangat tajam. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, rata-rata lama sekolah pada 2023 tercatat sekitar 7,82 tahun. Ini berarti sebagian besar penduduk NTT belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun secara utuh. Lebih memprihatinkan lagi, kondisi di wilayah Papua menunjukkan kesenjangan yang jauh lebih ekstrem. Data BPS tahun 2025 mencatat bahwa di Papua Tengah, rata-rata lama sekolah berada di kisaran 6,13 tahun, sementara di Papua Pegunungan hanya sekitar 4,30 tahun. Artinya, sebagian besar warga bahkan belum menamatkan pendidikan dasar enam tahun.
Solusi Afirmatif: Redistribusi Guru, Anggaran, dan Akses Teknologi
