Pancasila Bopeng karena Korupsi

Advokat Edi Hardum
Sumber :
  • Ist

Oleh: Siprianus Edi Hardum

img_title Penyidikan Kasus DP2KBP3A Matim: Mantan Bendahara Dijadwalkan Diperiksa Hari Ini

VIVA NTT– HAMPIR tiada hari masyarakat Indonesia disuguhi berita soal aparat negara yang ditangkap karena korupsi. Berita paling baru sungguh menggemparkan. Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) pada periode 2025–2026.  

Ketiga tersangka tersebut ialah Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BGN pada Selasa, 2 Juni 2026. Dua tersangka lain meliputi mantan wakil kepala BGN, Inspektur Jenderal Polisi (Purnawirawan) Sony Sonjaya dan Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Lodewyk Pusung (Tempo.co, 3 Juni 2026). 

img_title Kontraktor RSUD Ruteng Sempat Sakit Kini Ditahan

Berita lain yang tak kalah menggemparkan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen imigrasi, pada Kamis (4/6/2026). Silmy dan tujuh orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat, pada Rabu (3/6/2026). (Kompas.com, 4 Juni 2026). 

Di Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Kamis, 4 Juni 2026, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manggarai bersama Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) Manggarai menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai. Mereka mendesak agar mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Manggarai Timur, Jefrin Haryanto segera ditahan (Viva.co.id, 4 Juni 2026). 

img_title Kasus DP3AKB Matim: Saksi Terus Bertambah hingga 192 Orang, Nama Jefrin Haryanto Belum Masuk Jadwal Pemeriksaan Ulang

Penulis merasa korupsi yang merajalela di Indonesia dari pusat sampai daerah, sungguh merusak citra Indonesia sebagai negara Pancasila. Padahal belum lama ini kita merayakan Hari Lahirnya Pancasila. 

Pada tanggal 1 (satu) Juni setiap tahun pemerintah sudah menetapkan sebagai Hari Peringatan Lahirnya Pancasila. Pancasila dilahirkan pertama kali oleh Proklamator Indonesia, Ir.Soekarno pada Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 1 Juni 1945 (Notonagoro dalam Sukarno, 2014:5). 

Sejak awal berdiri, Indonesia menganut system politik demokrasi yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan yang dapat mempertahankan atau mengubah hidup mereka ke arah yang lebih baik.

Sedangkan demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila (Sumodiningrat 2008: 44).

Poin-poin penting dalam demokrasi Pancasila, pertama, demokrasi dilaksanakan berdasarkan kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat untuk kesejahteraan rakyat. Kedua, sistem organisasi negara dilaksanakan sesuai dengan persetujuan rakyat. 

Ketiga, kebebasan individu dijamin namun tidak bersifat mutlak dan harus disesuaikan dengan tanggung jawab sosial. Keempat, dalam pelaksanaan demokrasi ini tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas, namun harus dijiwai oleh semangat kekeluargaan untuk mewujudkan cita-cita hidup berbangsa dan bernegara Indonesia.

Bagi proklamator Muhammad Hatta, demokrasi Pancasila beda dengan demokrasi di negara-negara Barat (Eropa), di mana demokrasi di negara-negara Barat hanya berdemokrasi dalam bidang politik. 

Sementara demokrasi Pancasila mencakup dalam tiga bidang yaitu demokrasi dalam bidang politik, ekonomi dan bidang sosial. Dalam bidang politik adanya musyawarah-mufakat. 

Dalam bidang ekonomi, demokrasi itu sudah tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan, pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Selanjutnya, ketiga, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dan, keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

Sedangkan dalam bidang sosial, demokrasi dengan adanya konsep dan praktik gotong royong. 

Dalam praktiknya pada zaman Orde Baru, teori demokrasi Pancasila (das sollen) bertolak belakang dengan praktinya (das sein) sebagaimana dijelaskan di atas. Itulah sebabnya, sebagian mahasiswa memberikan defenisi demokrasi Pancasila sebagai demokrasi yang bukan ini dan demokrasi bukan itu. Defenisi ini merupakan sindiran dan ungkapan kekecewaan mahasiswa waktu itu terhadap praktik demokrasi waktu itu. 

Karena demokrasi tidak dijalankan dengan benar, maka tujuan bangsa Indonesia di zaman Orde Baru sebagaimana disebut pada alenia keempat UUD 1945 belum tercapai. 

Sedikitnya dua tujuan negara yang belum tercapai waktu itu (mungkin sampai kini), yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; serta memajukan kesejahteraan umum. Tulisan ini lebih konsentrasi pada kesejahteraan umum.

Kesejahteraan umum disebutkan eksplisit dalam Konstitusi, sehingga Indonesia disebut sebagai negara yang menganut welfare state, paham negara yang mendedikasikan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan warga negara (Wahyudi, 2017:93).

Kesejahteraan berkaitan erat dengan keadilan. Keadilan tercapai karena adanya hukum. Salah satu ciri utama negara demokrasi adalah adanya hukum. Indonesia sebagai negara hukum secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, Negara Indonesia berdasarkan atas hukum. 

Pada zaman Orde Baru kesejahteraan tidak tercapai. Kesenjangan ekonomi sangat kentara. Kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) merajalela. Karena itulah tahun 1998 mahasiswa menuntut agar KKN dibersihkan sampai ke akar-akarnya.

 Untuk membersihkan KKN, terutama dalam hal korupsinya maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana dalam poin ketiga (c) pertimbangan Undang-undang 30 Tahun 2002 tentang KPK. Mengapa KPK dibentuk, padahal sudah ada lembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan ?

Jawabanya dengan tegas dalam pertimbangan UU KPK, yakni, pertama, untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. 

Kedua, lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan lembaga pemerintah di sini adalah Kejaksaan dan Polri. Bahkan mengutip kata-kata Prof.Dr. Sahetapy bahwa KPK dibentuk karena kejaksaan dan Polri tidak becus memberantas korupsi. 

Prestasi KPK

Korupsi di Indonesia bagaikan kanker ganas. Hal terjadi penyebab utamanya karena lembaga dan aparat penegak hukum terlibat bahkan paling depan dalam hal melakukan korupsi. Aparat penegak hukum bagaikan ungkapan”pagar makan tanaman”. Siapa aparat penegak hukum itu ? Ya, polisi, jaksa, hakim dan advokat.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan, sejak tahun 2011 hingga tahun 2024, terdapat 29 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Mereka diduga menerima suap untuk mengatur hasil putusan yang nilainya mencapai Rp 107.999.281.345. (CNN Indonesia, 16/4/2025). Masih data ICW menyebutkan sejak 2006 – 2025 ada 45 jaksa yang ditangkap karena melakukan tindak pidana korupsi. Dari jumlah tersebut, 13 jaksa di antaranya ditangkap oleh KPK dan sisa oleh kejaksaan sendiri. (Kompas.com, 21 Desember 2025). Sedangkan panitera dan advokat yang terjerat kasus korupsi terutama melakukan penyuapan terhadap aparat penegak hukum jumlahnya jauh melampui jumlah hakim dan jaksa. 

Ketika SBY menjadi Presiden KPK berhasil menjerat penegak hukum aktif, seperti perwira polisi Joko Susilo dalam kasus simulator SIM, Ketua MK, Akil Mochtar dalam kasus dugaan suap penyelenggaraan pilkada.

 Selain itu, KPK berhasil menjerat sejumlah menteri aktif, anggota DPR, DPRD, pengurus partai politik, kepala-kepala daerah. Pada zaman SBY juga KPK berhasil menyelamatkan uang negara sebesar sekitar Rp 500 triliun. 

Kendala

Dalam perjalanannya KPK mengalami kendala, salah satunya adalah jumlah sumber daya manusia KPK sangat terbatas dan hanya berkantor di Jakarta. Padahal korupsi sekarang sudah masuk sampai desa. Kepala daerah seperti bupati, walikota, dan gubernur tidak sedikit terlibat dalam korupsi. 

Catatan KPK menyebutkan bahwa sebanyak 300 kepala daerah telah terjerat kasus korupsi sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung pada 2005. Dari 300 kepala daerah telah terjerat kasus korupsi itu, 124 di antaranya ditangani KPK. (Kompas.com, 7/8/2020). 

Sampai saat ini pemberantasan korupsi di daerah termasuk sampai ke desa-desa dijalankan kejaksaan (Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi). Pantauan penulis keberadaan kejaksaan di daerah dalam memberantas korupsi menghadapi banyak kendala. Salah satu kendala itu intervensi politik dan relasi kekuasaan lokal.

Menurut penulis intervensi politik dan relasi politik di daerah itu seperti dimeteraikan dengan adanya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda). Payung hukum lembaga ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. 

Tujuan lembaga ini sebagai dalam salah satu pertimbangan PP tersebut adalah untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Selain itu, untuk membangun sinergitas hubungan antarunsur pimpinan di daerah guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di daerah. Namun dalam praktiknya keberadaan lembaga justru membuat pemberantasan korupsi yang melibatkan kepada daerah dan orang-orang sekitarnya seperti istrinya dan kepala dinas mengalami kendala. Penulis menduga ada rasa sungkan (ewu pakewuh) dari kepala kejaksaan setempat atau kepala kepolisian setempat untuk mengusut kasus korupsi yang melibatkan kepada daerah dan orang-orang terdekatnya.

Untuk tingkat provinsi lembaga ini diketuai oleh gubernur. Untuk tingkat kabupaten lembaga ini diketuai oleh bupati dan untuk tingkat kota diketuai oleh wali kota. 

Kendala lain susahnya kejaksaan memberantas korupsi di daerah adalah tidak sedikit oknum jaksa ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat belakangan ini banyak oknum jaksa yang terkena operasi tangan KPK. 

Solusi 

Pemberantasan korupsi yang tegas akan memberikan efek jera kepada semua pejabat negara atau siapun. Karena itulah sering disebut penegakan hukum yang tegas membuat siapa pun takut melanggar hukum. 

Untuk itu, aparat penegak hukum mulai dari Kejaksaan Agung sampai dengan Kejaksaan Negeri harus menegakkan hukum terutama dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu. Demikian juga KPK agar terus gencar melakukan OTT termasuk di daerah-daerah di Indonesia. 

Selanjutnya, Kejaksaan Agung harus terus memonitor seluruh kejaksaan di daerah yakni Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Keberadaan lembaga Forkopinda harus tidak menjadi penghalang untuk menyeret kepada daerah yang terlibat korupsi di daerah. 

Sebab, kalau korupsi hilang maka negara kesejahteraan Indonesia yang dicita-citakan tercapai. Perekonomian masyarakat akan sejahtera. Kalau masyarakat sejahtera maka tujuan negara yang berdemokrasi Pancasila tercapai. Yang terjadi saat ini, lumpur korupsi melajalela di hampir semua lembaga negara, dari daerah sampai pusat. Cita-cita negara demokrasi Pancasila belum tercapai. Pancasila dipendam lumpur korupsi. 

Untuk itu, seluruh masyarakat Indonesia harus bersatu melawan korupsi. Kita control aparat penegak hukum dan semua aparat negara. Kaum intelektual janganlah terkooptasi. 

Ketika anak-anak Indonesia ditanya oleh anak-anak negara lain bahwa apa itu demokrasi Pancasila, maka dengan lantang mereka menjawab bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang hukumnya tegas (jalan) untuk memberantas tikus-tikus negara. Karena itulah negara Indonesia pasti Jaya terutama dalam bidang ekonomi. Selamat Hari Lahir Pancasila ! 

Dr. Siprianus Edi Hardum merupakan advokat di kantor hukum “Edi Hardum and Partners” dan Dosen Ilmu Hukum Pidana Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta.