OJK Beri Perlakuan Khusus Kredit Debitur Terdampak Gempa
- Sevrin Waja
Kupang, NTTVIVA- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan perlakuan khusus terhadap kredit dan pembiayaan bagi debitur yang terdampak bencana gempa bumi di delapan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kebijakan tersebut ditetapkan Dewan Komisioner OJK pada 28 September 2026 setelah OJK melakukan pengumpulan data dan asesmen terhadap kondisi wilayah terdampak.
Delapan kabupaten yang masuk dalam cakupan kebijakan tersebut yakni Ende, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sikka.
OJK menyebut bencana berdampak terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Kondisi tersebut selanjutnya dapat memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit sekaligus berdampak terhadap kinerja lembaga jasa keuangan (LJK).
“Pemberian perlakuan khusus merupakan bagian dari langkah OJK dalam memitigasi risiko bencana terhadap sektor jasa keuangan sekaligus memberikan ruang bagi debitur terdampak untuk memulihkan kegiatan usahanya,” demikian keterangan OJK, yang diterima Viva Sabtu 2 Oktober 2026.
Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk mendukung keberlanjutan fungsi intermediasi dan pembiayaan di wilayah terdampak selama proses pemulihan ekonomi berlangsung.
Kredit hingga Rp10 Miliar
Perlakuan khusus tersebut mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana.
Untuk kredit atau pembiayaan dengan plafon sampai dengan Rp10 miliar, kualitas kredit dapat dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran.
Selain itu, kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan dengan kualitas lancar. Restrukturisasi tersebut dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang telah disalurkan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak bencana.
Dalam ketentuan bagi perbankan, bank juga dapat memberikan kredit atau pembiayaan baru kepada debitur yang terdampak bencana alam.
Kredit atau pembiayaan baru tersebut dinilai secara terpisah dari kualitas kredit atau pembiayaan yang telah dimiliki sebelumnya. Dengan demikian, dalam pemberian pembiayaan baru tersebut tidak diterapkan konsep one obligor.
Bisa Diberi Masa Penundaan Pembayaran
Ketentuan OJK juga mengatur bahwa skema dan jangka waktu restrukturisasi ditentukan berdasarkan hasil asesmen bank terhadap kemampuan debitur serta kapasitas bank.