Mario Pranda ‘Sentil’ Pemecatan THL Mabar dengan 3 Dimensi Ini

NTT VIVA – Mario Pranda angkat bicara ihwal pemecatan 20 orang Tenaga Harian Lepas atau THL pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu.

Ia menilai pemecatan puluhan THL itu sangat melukai kemanusian dan akan merusak demokrasi. Menilai dalam 3 dimensi Menurut Mario Pranda, pemecatan 20 orang THL itu mesti dilihat secara komprehensif.

"Saya membaca polemik ini dalam tiga dimensi utama yang menjadi dasar pertimbangan untuk kurang sepakat, yakni Kemanusian, Demokrasi, dan Hegemoni Kekuasaan," kata Mario Pranda kepada NTT VIVA, Selasa 21 Januari 2025.

Pertama, Mario, mengaitkan pemecatan THL itu kedalam Dimensi Kemanusiaan. Ia menilai pemecatan itu kurang tepat karena alasan kemanusiaan. Sebab, para THL itu adalah tulang punggung dari keluarganya masing-masing.

Imbas pemecatan itu, lanjutnya, bertambahnya jumlah pengangguran karena ada puluhan orang lagi kehilangan pekerjaan.

"Setelah mereka dipecat implikasinya banyak, kehilangan lapangan pekerjaan yang berpengaruh langsung terhadap kelangsungan hidup, urus makan dan menyekolahkan anak-anak mereka. Apalagi kalau sumber pendapatan keluarga hanya bergantung pada pekerjaan tersebut," jelas Mario.

"Atas dasar itu saya berpikir bahwa pemecataan terhadap THL apalagi yang telah mengabdi bertahun-tahun di daerah ini perlu dipertimbangkan ulang. Walaupun dari sisi regulasi tersedia ruang untuk melakukan pemecatan, tetapi saya tetap berharap untuk kebijakan ini ditinjau ulang," lanjutnya.

Singgung beda pilihan di Pilkada 2024 

Dimensi yang lain yang ia kemukakan adalah Dimensi Demokrasi. Mario Pranda menduga pemecatan 20 orang THL tersebut diduga karena berbeda pilihan pada pemilihan bupati dan wakil bupati pada 27 November 2024 lalu.

"Pemecatan THL yang disinyalir disebabkan oleh perbedaan pilihan politik mestinya tidak boleh terjadi lagi apalagi itu bertabrakan langsung dengan asas demokrasi yang kita anut seperti asas bebas dan asas rahasia," ujarnya.

Ia menguraikan sejatinya asas bebas itu berkaitan langsung dengan warga negara diberi kebebasan untuk menentukan hak pilihnya tanpa tekanan dan paksaan serta memilih berdasarkan hati nurani.

Kata dia, asas rahasia itu berkaitan dengan bahwa dalam memberikan suara kerahasian pemilih haruslah dijamin tanpa diketahui oleh orang lain dengan cara apapun.

Dalam konteks demokrasi, pria dengan nama lengkap Christo Mario Y. Pranda itu pun menyentil pernyataan yang diungkapkan Melly Weng oleh istri dari wakil bupati Yulianus Weng yang menginterogasi THL apakah memilioh  Edi-Weng (petahana) atau Mario Pranda-Richard Sontani pada pilkada 27 November 2024 lalu.

Mario Pranda yang merupakan cabup penantang petahana dalam rival head to head Pilkada Manggarai Barat tahun 2024 mengatakan sangat tidak pantas istri wakil bupati bersikap demikian karena berbenturan langsung dengan asas demokrasi.

"Bagi saya perbedaan preferensi politik pada pilkada tahun 2024 di Kabupaten Manggarai Barat tidak boleh menjadi pijakan utama dalam mengevaluasi kinerja para THL tersebut," jelas politisi Demokrat tersebut.

Sementara dimensi ketiga, lanjut Mario Pranda, Dimensi Hegemoni Kekuasaan. Mario menegaskan bahwa pemecatan 20 THL tersebut menunjukkan watak asli dari perilaku kekuasaan di Kabupaten Manggarai Barat.

"Saya menilai bahwa pemecatan yang terjadi terhadap 20 orang pegawai THL di DKLH (Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup) beberapa waktu lalu menunjukan watak asli prilaku kekuasaan yang beroperasi di Manggarai Barat. Dan saya menentang sikap-sikap arogansi kekuasaan seperti itu," tegasnya.

Mario menjelaskan bahwa salah satu alasan dirinya memilih maju pada Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 dan melepaskan jabatan sebagai anggota DPRD terpilih adalah untuk menghentikan hegemoni politik dan prilaku-prilaku kekuasaan yang hegemonik.

"Bagi saya, Manggarai Barat adalah milik kita semua dan kita semua berkontribusi baik langsung maupun tidak terhadap kemajuan daerah ini. Saya tidak mau ada segelintir orang atau kelompok yang paling merasa berkuasa dan bisa melakukan apa saja. Itu tidak baik dan tidak boleh dibiarkan terjadi. Karena sejatinya pemimpin itu pada dasarnya adalah pelayan untuk masyarakat yang dia pimpin langsung," imbuhnya.

Diberitakan, DLHP Kabupaten Manggarai Barat memberhentikan secara tidak hormat 20 orang THL di OPD tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan dinas Nomor: DLHP.660/330/XII/ 2024 tertanggal 31 Desember 2024.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Manggarai Barat, Vinsensius Gande menjelaskan pemberhentian tersebut terkait masalah kedisiplinan.

“Kita evaluasi, evaluasi itu dilihat dari sisi kedisiplinan dalam menjalankan tugas mereka,” Vinsensius Gande.