Paris Ruteng Ditertibkan, Anggota DPRD Minta Pemda Perhatikan Nasib PKL yang Belum Memiliki Lapak Jualan

NTT VIVA - Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai baru-baru ini giat operasi penataan pasar Inpres (Paris) Ruteng. Dalam penertiban yang dilaksanakan pada Kamis, 13 Februari 2025, Satpol PP dibantu pihak keamanan membongkar sejumlah lapak dagangan yang diduga menyalahi ketentuan. 

Tindakan penertiban ini mendapat respon positif dari Largus Nala yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Manggarai.

Pria yang akrab disapa Arlan Nala ini menyatakan bahwa, masyarakat bisa menyaksikan sendiri kondisi pasar Inpres Ruteng yang saat ini sangat memprihatinkan.

Sampah berserakan di mana-mana, parkiran kendaraan yang amburadul, sering terjadi kemacetan kendaraan dari pengunjung area pasar, hal ini membuat geram dewan asal Dapil IV ini.

Mantan wartawan di sebuah media online ini mengatakan bahwa, semua itu terjadi dikarenakan banyak pedagang yang berjualan secara liar.

"Misalnya, membuka lapak di luar pasar, mengambil badan jalan, bahkan ada yang memarkir kendaraan di badan jalan kemudian dijadikan tempat jualan," ungkap Arlan Nala kepada ntt.viva.co.id pada Sabtu 15 Februari 2025.

Atas kondisi ini, menurut dia, perlu penataan yang serius terhadap pusat perbelanjaan masyarakat ini.

Arlan juga menyarankan agar pedagang harus berjualan di dalam lapak yang sudah ditentukan dan pemerintah konsisten melarang menjual di area yang bukan lapak. Apalagi membuka lapak baru di luar area pasar.

"Saya mengapresiasi langkah penertiban yang dilakukan oleh Pemda Manggarai. Saya minta agar hal ini dilakukan secara serius. Tidak hanya dilakukan sesaat kemudian membiarkan begitu saja para pedagang yang telah ditertibkan. Sebab mereka adalah masyarakat kita. Tugas pemerintah adalah menghadirkan solusi terhadap persoalan yang mereka hadapi," tegas Arlan.

Sekretaris Komisi B DPRD Manggarai itu mengungkapkan bahwa dirinya sangat memahami perasaan para pedagang yang ditertibkan karena terancam kehilangan lapangan pekerjaan atau tempat berjualan.

"Tapi perlu dipahami bersama bahwa tujuan pemerintah sangatlah baik. Tidak hanya baik untuk para PKL tapi ramah terhadap pengunjung. Oleh karena itu, saya berharap para pedagang ikuti arahan pemerintah. Termasuk soal pemindahan atau relokasi ke Pasar Puni," kata Mantan Penyiar Radio Manggarai 88,00FM itu.

Namun pria asal Cibal ini mengakui siap bergandengan tangan bersama para PKL, manakala ada hak-hak yang diabaikan.

"Sebagai Anggota DPRD Manggarai saya siap untuk menjadi jembatan dalam melakukan komunikasi dan koordinasi untuk menemukan solusi terbaik yang tidak merugikan pihak tertentu terutama para pedagang," tegasnya.

Nala juga mengapresiasi langkah Pemda merelokasi PKL ke Pasar Puni. Penertiban Paris Ruteng kata dia, harus dilakukan secara serius dan tidak hanya dilakukan sesaat namun perlu ada langkah lanjutan.

"Saya mengapresiasi langkah pemerintah yang merelokasi pedagang ke Pasar Puni. Ini harapan dan solusi yang kami dari Komisi B tawarkan kepada pemerintah beberapa waktu lalu. Apalagi area pasar puni cukup luas, kemudian masih banyak lapak yang tidak terpakai," ungkapnya.

"Saya mendorong pemerintah agar relokasi yang dilakukan dengan mempersiapkan area lapak yang siap pakai, fasilitas pendukung yang memadai. Sehingga relokasi menjadi langkah solusi bukan memindahkan masalah," tambah Nala lagi.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat itu mengaku sudah mendapat laporan terkait pedagang yang ditertibkan kemudian tidak memiliki atau belum mendapatkan lapak.

"Saya minta pemerintah daerah agar memikirkan hal ini. Sediakan lapak untuk mereka di Pasar Puni. Hal ini harus segera dilakukan. Jangan biarkan masalah berlarut sebab persoalan penting lain dari penataan pasar ini adalah mata pencarian dari para pedagang," tutupnya.