Bawaslu Manggarai Awasi Pemutakhiran Keanggotaan PSI, Plototi Kegandaan Data
- Dok. Bawaslu Manggarai
Manggarai, NTT VIVA– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT), mengawasi proses pemutakhiran data Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dilakukan di Sekretariat DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Nekang, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Rabu, 19 November 2025.
Proses ini penting untuk memastikan akurasi dan keabsahan kepengurusan partai politik berdasarkan pemuktahiran oleh KPU Manggarai, termasuk keterwakilan keanggotaan perempuan dalam partai.
Bawaslu menekankan pentingnya proses ini sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan mengingatkan agar data kepengurusan dan keanggotaan PSI tidak mengalami kegandaan dengan partai politik lain.
Anggota KPU Kabupaten Manggarai, Herybertus Harun yang memimpin tim verifikasi, pada kesempatan itu menjelaskan empat poin penting terkait pemuktahiran data partai politik sebagaimana diatur di PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pemutakhiran data partai politik.
Keempat hal tersebut meliputi kepengurusan partai politik, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol, keanggotaan parpol, dan alamat kantor tetap. Menurutnya, data-data ini harus disampaikan ke KPU sampai dengan tiga hari kerja sebelum akhir Desember 2025.
“Tujuan dari penyampaian data partai politik secara berkala ini adalah untuk memastikan akurasi data partai politik sehingga dikemudian hari tidak ada masalah. Apabila data partai politik sudah dilengkapi, dan dimutakhirkan di SIPOL maka KPU akan dituangkan dalam berita acara,” ujar Heri.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai, Fortunatus Hamsah Manah, mengingatkan pentingnya proses pemuktahiran data kepengurusan dan keanggotaan partai politik.
“Pemuktahiran data bukan sekedar formalitas, tetapi bagian penting dari mekanisme demokrasi. Melalui kegiatan ini partai politik dapat menjaga keabsahan struktur organisasi di tingkat daerah. Memperbaharui data keanggotaan terutama bagi anggota yang sudah tidak aktif atau berpindah partai,” ujar Fortunatus.
Ia juga mengingatkan agar kepengurusan dan keanggotaan PSI di Manggarai tidak mengalami kegandaan dengan partai politik lain.
“Kami ingatkan data kepengurusan dan keanggotaan PSI di Manggarai adalah benar-benar kader PSI. Sedapat mungkin nama-nama mereka tidak terdaftar sebagai pengurus atau anggota partai politik lain,” ujar Fortunatus.
Selian itu, Fortunatus mengajak Partai politik pada masa non-tahapan pemilu tetap memainkan peranan penting dalam sistem demokrasi.