Penggunaan Pukat Cincin dari Luar Labuan Bajo Rugikan Nelayan Lokal, 'Lagu Lama' Tanpa Solusi

"Nah, kemarin kalau saya tidak salah beberapa hari lalu warga dari Soknar itu datang langsung menghadap DPRD. Setelah mereka mengadu, muncul di media sosial baru direspons. Saya mengapresiasi kemarin teman-teman termasuk Polairud, TNI Angkatan Laut untuk cek lokasi apakah keluhan warga ini betul atau tidak. Ternyata keluhan dari warga ini bahwa hasil operasi kemarin itu benar bahwa memang mereka beroperasi di sekitar perairan Nggoer, sementara daerah itu adalah daerah tangkapan nelayan tradisional yang memancing. Dari situ kemarin makanya langsung ditindak dengan RDP hari ini," imbunya.

"RDP hati ini seperti yang kita saksikan tadi masih mengambang hasilnya. Tapi memang untuk kesimpulan terakhir tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh anggota dewan kalau saya tidak salah ada tiga poin salah satunya tadi adalah pembuatan perda terkait regulasi, pelayanan dan sosialisasi," cetusnya.

"Karena nelaya ini, jujur kalau satu hari tidak melaut mereka akan lapar karena mereka hanya mengandalkan mancing. Mancing ini yang notabene satu kali mancing dapat satu ekor. Kalau satu hari tidak turun yang jelas anak istri mereka pasti akan kelaparan. Oleh karena itu tadi kami berharap ada petunjuk buat kami. Kalau misanya pukat cincin terus beroperasi di wilayah tangkapan nelayan tradisional, kira-kira langkah apa yag diambil jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan, karena sudah terjadi sering bentrok di sana. Kalau memang hasil investigasi kemarin gunakan pukat cincin itu melanggar sampaikan ke kami sehingga teguran sesama nelayan tidak terjadi kesalapahaman," terang Samaila.

Ia pun berharap kepada pemerintah apa yang menjadi keluhan warga saya ini supaya zonasi itu ditegakan, diperjelas supaya nanti tidak ada benturan dan nelayan tetap aman mencari ikan di wilyah mereka sendiri.



Nelayan Golo Mori rapat dengar pendapat dengan DPRD Manggarai Barat

Photo :

• Alfons Abun

DPRD singgung ketegasan pemda

Anggota DPRD Manggarai Barat, Hasanudin, mengungkapkan keprihatinan atas maraknya aktivitas penangkapan ikan oleh kapal-kapal besar dari luar daerah yang menggunakan pukat cincin.

Menurutnya, aktivitas ini telah melanggar peraturan perundang-undangan dan berpotensi merusak ekosistem laut serta merugikan nelayan lokal.

Halaman Selanjutnya

"Kapal yang digunakan oleh masyarakat dari luar wilayah juga telah melebihi kapasitas Gross Tonnage (GT) yang diperbolehkan yaitu 30 GT untuk kegiatan penangkapan ikan. Realitanya ada banyak kapal dengan kapasitas hingga yang melebihi aturan GT-nya," ujar Hasanudin.