Anomali Metanarasi Negara
- Dok. Ovan Baylon
Opini oleh: Ovan Baylon (Alumnus Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero)
NTT VIVA– Ada saatnya warga negara dikuasai oleh negara bukan hanya melalui senjata tajam, melainkan lewat dominasi narasi. Narasi-narasi tersebut biasanya bergema di atas mimbar politik dan berseliweran di ruang-ruang digital.
Upaya negara mengonstruksi narasi-narasi tersebut sebenarnya telah lama digambarkan Filsuf postmodernisme Prancis, Jean Francois Lyotard sebagai metanarasi. Lyotard mempopulerkan istilah metanarasi dalam karyanya The Postmodern Condition, A Report on Knowledge (1979).
Metanarasi diartikan sebagai narasi utama, yang menjadi landasan, patokan dan berciri khas universal karena dapat dipakai sebagai kriteria untuk mengukur dan menentukan narasi yang lain (Gaut, 2011: 53).
Pemahaman dasar demikian mengimplikasikan dua konsekuensi dasar. Pertama, metanarasi menjadi patokan atau standar kebenaran umum. Kedua, metanarasi dilihat sebagai kebenaran satu-satunya dan universal yang hendak dijadikan cara baca tunggal atas realitas (Gaut, 2011: 55).
Menurut Lyotard, metanarasi ini lahir dan menjadi karakteristik corak hidup masyarakat modern, yang mana cenderung mengabsolutisasi adanya kebenaran tunggal yang menjadi satu-satunya patokan dan kriteria kebenaran lain. Hal ini berarti metanarasi adalah narasi besar yang melampaui dan mendominasi narasi-narasi kecil.
Lyotard mempopulerkan istilah metanarasi ini sebenarnya didasarkan atas pembacaannya terhadap kecenderungan masyarakat modern yang terlalu mendewakan ilmu pengetahuan ilmiah sebagai satu-satunya sumber kebenaran sambil mengasingkan ilmu pengetahuan lain seperti bidang etika, estetika, dan keadilan.
Pembacaan atas Metanarasi Negara di Indonesia dan Paradoksnya
Meski metanarasi yang dipopulerkan Lyotard lebih merujuk pada soal keabsolutan kebenaran dalam ilmu pengetahuan, namun istilah ini relevan untuk menggambarkan dinamika perpolitikan Indonesia dari babak ke babak. Metanarasi ini dapat ditemukan dalam bahasa populis figur politik kita yang bertendensi mempersuasi dan mengarahkan perilaku publik.
Dalam sejarah Orde Baru, narasi negara tentang pembangunan diafirmasi begitu saja oleh masyarakat selama beberapa dekade, kendati implikasi destruktif di balik narasi tersebut ditanggung oleh masyarakat sendiri. Meski angka statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi, namun kenyataan lain memperlihatkan masyarakat mengalami kemiskinan dan ketidakadilan, sementara di sisi lain elit politik (Soeharto) bersekongkol dengan oligarki atau terselubung dalam politik koncoisme menikmati pertumbuhan tersebut. Setidaknya itu yang digambarkan Jeffrey A. Winters dalam bukunya Oligarki (2011).
