Breaking News! Gibran Mundur dari Wapres
- Sekretariat Wakil Presiden
Jakarta– Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menguatnya tekanan politik di DPR. Pengunduran diri tersebut terjadi ketika ratusan anggota parlemen mulai bergerak mendorong proses pemakzulan melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Surat pengunduran diri Gibran disebut telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Kabar yang menggemparkan tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Saat dikonfirmasi mengenai informasi pengunduran diri Gibran, Budi Arie memberikan jawaban singkat.
"Betul (Gibran mundur)," kata Budi Arie.
Ia juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri tersebut disampaikan Gibran kepada Prabowo saat keduanya bertemu di Lanud Halim Perdanakusuma.
Sebelumnya, Gibran telah bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu turut membahas dinamika politik yang berkembang, termasuk polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Prabowo kemudian memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. Salah satunya menyarankan agar Gibran tetap menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran semakin menguat setelah muncul putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang menjadi sorotan publik.
Situasi tersebut juga memicu tekanan politik di parlemen. Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi sebelumnya mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Mundur Saat DPR Bersiap Memakzulkan Gibran
Di saat bersamaan, tekanan dari parlemen terhadap posisi Gibran justru semakin menguat.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi partai politik telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti polemik persyaratan pendidikan Gibran sebagai wakil presiden.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan, usulan tersebut telah diterima dari perwakilan seluruh fraksi di DPR. Selanjutnya, dokumen itu akan dibawa ke Badan Musyawarah sebelum dibahas dalam rapat paripurna.
