Izin Periksa Bupati Kupang ke Mendagri Dikebut

Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto beraudiensi dengan aliansi massa di Mapolda NTT
Sumber :
  • Humas Polda NTT

Kupang, NTT ViVa– Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto memastikan, izin untuk memeriksa Bupati Kupang tengah dikebut. 

img_title Tak Mau Rantai Peristiwa Terlewatkan, Polda NTT Periksa Dua Pengantar Korban Pemerkosaan ke Rumah Dinas Bupati Kupang

Surat permohonan dari penyidik diproses melalui Bareskrim Polri untuk diteruskan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), agar pemeriksaan terlapor Yosef Lede bisa dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin.

Pemeriksaan pejabat negara memang wajib melewati izin. Itu sebabnya, kata Reza, ia sudah berkomunikasi dengan Bareskrim Polri pada Senin (16/11/2026) siang.

img_title Mahasiswi Korban Pemerkosaan Laporkan Bupati Kupang ke Polda NTT

“Di Bareskrim saya sudah komunikasi siang tadi. Begitu surat sampai akan langsung diteruskan ke Mendagri. Jadi dalam waktu sesingkat mungkin, izin untuk pemeriksaan terlapor bisa kita laksanakan,” ujarnya saat bersudiensi dengan massa mahasiswa di Markas Polda NTT, Kupang, Senin.

Penjelasan terkait penanganan dugaan kekerasan seksual Bupati Kupang, Yosef Lede ia sampaikan kepada Aliansi Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan, yang mendesak Bupati Kupang segera dipanggil dan diperiksa dalam kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi.

img_title Penyidikan Kasus DP2KBP3A Matim: Mantan Bendahara Dijadwalkan Diperiksa Hari Ini

Mahasiswa Desak Kepastian Hukum

Audiensi digelar setelah massa aksi menyampaikan tuntutan mereka di Mapolda NTT. Aliansi ini terdiri atas PERMASMI, GMKI, IPA, IKIF, BEMNUS, PMKRI, GMNI Kupang, HMI Kupang, LPDR, OKP Lokal, OKP Kupang, dan Persatuan Pelajar Amfoang Timur, bersama sejumlah elemen masyarakat.

Mahasiswa menyatakan kehadiran mereka adalah wujud solidaritas kepada korban berinisial RWM dan keluarganya. Mereka juga meminta negara menjamin perlindungan serta pemenuhan hak korban. Bagi mereka, jabatan publik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Massa mendesak agar:

Penanganan perkara memakai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan jika syarat hukum terpenuhi.

Pemanggilan dan pemeriksaan Bupati Kupang sebagai terlapor sesuai prosedur.

Pemasangan garis polisi di rumah jabatan Bupati Kupang dan pengamanan barang bukti.

Pemberatan pidana sepanjang unsur hukumnya terpenuhi, karena terlapor adalah pejabat publik.

Jaminan hak restitusi bagi korban dan penyelesaian perkara secara transparan.

Para perwakilan organisasi juga mempertanyakan perkembangan pemeriksaan saksi, keberadaan barang bukti, hasil visum, hingga kepastian jadwal pemeriksaan Bupati. Mereka meminta proses hukum tidak diperlambat, tidak berhenti di tengah jalan, dan bebas intervensi.

Halaman Selanjutnya
img_title