Izin Periksa Bupati Kupang ke Mendagri Dikebut
- Humas Polda NTT
Kupang, NTT ViVa– Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto memastikan, izin untuk memeriksa Bupati Kupang tengah dikebut.
Surat permohonan dari penyidik diproses melalui Bareskrim Polri untuk diteruskan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), agar pemeriksaan terlapor Yosef Lede bisa dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin.
Pemeriksaan pejabat negara memang wajib melewati izin. Itu sebabnya, kata Reza, ia sudah berkomunikasi dengan Bareskrim Polri pada Senin (16/11/2026) siang.
“Di Bareskrim saya sudah komunikasi siang tadi. Begitu surat sampai akan langsung diteruskan ke Mendagri. Jadi dalam waktu sesingkat mungkin, izin untuk pemeriksaan terlapor bisa kita laksanakan,” ujarnya saat bersudiensi dengan massa mahasiswa di Markas Polda NTT, Kupang, Senin.
Penjelasan terkait penanganan dugaan kekerasan seksual Bupati Kupang, Yosef Lede ia sampaikan kepada Aliansi Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan, yang mendesak Bupati Kupang segera dipanggil dan diperiksa dalam kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi.
Mahasiswa Desak Kepastian Hukum
Audiensi digelar setelah massa aksi menyampaikan tuntutan mereka di Mapolda NTT. Aliansi ini terdiri atas PERMASMI, GMKI, IPA, IKIF, BEMNUS, PMKRI, GMNI Kupang, HMI Kupang, LPDR, OKP Lokal, OKP Kupang, dan Persatuan Pelajar Amfoang Timur, bersama sejumlah elemen masyarakat.
Mahasiswa menyatakan kehadiran mereka adalah wujud solidaritas kepada korban berinisial RWM dan keluarganya. Mereka juga meminta negara menjamin perlindungan serta pemenuhan hak korban. Bagi mereka, jabatan publik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
Massa mendesak agar:
Penanganan perkara memakai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan jika syarat hukum terpenuhi.
Pemanggilan dan pemeriksaan Bupati Kupang sebagai terlapor sesuai prosedur.
Pemasangan garis polisi di rumah jabatan Bupati Kupang dan pengamanan barang bukti.
Pemberatan pidana sepanjang unsur hukumnya terpenuhi, karena terlapor adalah pejabat publik.
Jaminan hak restitusi bagi korban dan penyelesaian perkara secara transparan.
Para perwakilan organisasi juga mempertanyakan perkembangan pemeriksaan saksi, keberadaan barang bukti, hasil visum, hingga kepastian jadwal pemeriksaan Bupati. Mereka meminta proses hukum tidak diperlambat, tidak berhenti di tengah jalan, dan bebas intervensi.