Demokrat “Semprot” Program Seremonial: Dari NTT Mart hingga Tour de EnTeTe
- Mario Langun
NTT VIVA - Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi NTT melontarkan kritik pedas dalam sidang paripurna pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2025 pada Kamis, 11 September 2025.
Bagi Demokrat, APBD tidak boleh berhenti sebagai deretan angka atau laporan administrasi, melainkan harus menjadi instrumen nyata untuk menekan kemiskinan, mengatasi stunting, dan memperkuat ekonomi rakyat di Nusa Tenggara Timur.
Namun, alih-alih fokus pada kebutuhan riil masyarakat, Fraksi Demokrat menilai sebagian program pemerintah provinsi justru terjebak dalam seremonial mahal yang rawan gagal.
NTT Mart & OVOP: Konsep Usang yang Tidak Relevan
Program NTT Mart dan One Village One Product (OVOP) disebut Demokrat sebagai ide usang yang tidak lagi relevan.
Menurut Fraksi, mengandalkan gerai fisik hanya akan menjadi etalase kosong tanpa daya saing.
“Zaman sudah digital. UMKM seharusnya diberi akses ke platform daring, bukan dipaksa masuk ke toko yang sepi pembeli. Kalau masih berkutat pada model lama, anggaran hanya terbuang,” tegas juru bicara Demokrat, Odylia Selati Kabba.
Tour de EnTeTe: Rp 12 Miliar untuk Seremoni?
Ajang Tour de EnTeTe yang menelan Rp 12 miliar juga jadi sorotan tajam. Demokrat menilai tanpa desain yang jelas, acara ini berisiko hanya menjadi pesta olahraga tanpa dampak ekonomi.
“Kalau multiplier effect bagi UMKM, pariwisata desa, dan komunitas budaya tidak nyata, maka Tour de EnTeTe hanya akan jadi tontonan mahal yang habis begitu saja,” sindir Fraksi.
PON 2028: Risiko Jadi Monumen Kosong
Kritik berikutnya diarahkan pada persiapan PON 2028. Demokrat menilai pemerintah provinsi lamban dan minim strategi.
“PON harus meninggalkan warisan infrastruktur olahraga yang bermanfaat jangka panjang, bukan sekadar stadion megah yang kosong setelah acara. Kalau tidak disiapkan dengan dana cadangan khusus dan lobi kuat ke pusat, kita hanya membangun monumen seremonial,” tegas Demokrat.
Waspadai Ketergantungan Baru
Fraksi Demokrat juga menyoroti perubahan pos pembiayaan daerah. Dari defisit Rp 163,47 miliar kini berubah surplus Rp 99,34 miliar berkat tambahan penerimaan Rp 262,82 miliar.
Namun, Demokrat mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam ketergantungan baru pada pembiayaan non-pendapatan murni yang berpotensi menjadi risiko fiskal di masa depan.
