Pesta Babi, Negara, dan Masyarakat Adat

Vansianus Masir
Sumber :
  • Dok. Pribadi

Opini oleh: Vansianus Masir

img_title Bupati Sumba Timur ke ASN Baru: Jabatan Adalah Amanah, Bukan Hak!

VIVA NTT– Ada satu fenomena penting yang perlu mendapat perhatian dalam film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” yaitu mengenai betapa kayanya sistem sosial dan tata nilai masyarakat adat yang organik dan historis. 

Pesta Babi atau yang dalam bahasa Suku Muyu di Papua Selatan disebut Awon Atatbon adalah sebuah upacara sosial-ekonomi yang melampaui sekadar perayaan. 

img_title Menyulam Luka Parwati, Menenangkan Bapa Siwa: Panggilan Ganesha di Jantung Lodok

Ia adalah sistem redistribusi kekayaan, penanda status sosial, medium rekonsiliasi konflik, sekaligus perekat solidaritas antarkampung. 

Ini membuktikan bahwa jauh sebelum konsep modern tentang negara kesejahteraan (welfare state) lahir di Barat, masyarakat adat telah memiliki mekanisme proteksi sosial yang mandiri, sirkular, dan berbasis pada nilai kemanusiaan yang luhur.

img_title FAPE-PS NTT: Bantuan Rp5,6 Juta per Hektare Jadi Jalan Entaskan Kemiskinan lewat Perhutanan Sosial

Dalam masyarakat adat Papua, kampung memiliki tatanan hukum dan sistem pemerintahan tersendiri yang telah terbentuk jauh sebelum adanya republik ini berdiri. 

Keberadaan struktur komunal ini bukanlah sebuah kebetulan sejarah, melainkan manifestasi dari kecerdasan kolektif dalam merespons tantangan zaman dan lingkungan. 

Hal yang sama berlaku untuk gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, dusun di Bali, lembang di Toraja, dan ohoi di Maluku Tenggara. 

Setiap entitas ini merupakan ruang hidup (lebensraum) yang sakral dan di dalamnya menyimpan sejarah panjang tentang bagaimana komunitas mengorganisasi dirinya sendiri, mengelola sumber daya bersama, dan merawat identitas melalui ritual, bahasa, dan berbagai kearifan lokal. 

Bukan Rekognisi Melainkan Kooptasi

Salah satu semangat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah mengakui keberadaan desa atau apapun namanya di berbagai wilayah berdasarkan hak asal-usul dan hak tradisional yang sudah dimilikinya. 

Undang-undang ini secara normatif mengusung semangat rekognisi dan subsidiaritas, memberikan angin segar bagi pemulihan kedaulatan masyarakat adat. 

Negara, di atas kertas, berjanji untuk tidak lagi memperlakukan desa sebagai unit administrasi terendah yang seragam, melainkan sebagai entitas hukum adat yang mandiri.

Tetapi dalam praktiknya, alih-alih mengakui dan melindungi masyarakat adat, pemerintah justru hadir untuk membentuk ulang dan mengkooptasi kehidupan mereka sesuai format, instrumen dan prosedur legal-formal yang rigid dan sentralistik.

Ini terlihat ketika negara membentuk Lembaga Adat Desa (LAD) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta diturunkan secara teknis melalui Peraturan Daerah (Perda) di tingkat kabupaten/kota.

Melalui regulasi tersebut, sebagaimana diatur pada Pasal (10) Ayat (1) para tokoh adat yang terserap ke dalam struktur LAD tidak lagi berdiri independen, melainkan dikondisikan sebagai mitra sejajar pemerintah desa.

Meskipun niatnya terkesan mulia yakni membantu pemerintah desa dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat desa, namun kebijakan seperti ini sebetulnya salah kaprah serta berpotensi menjadi stempel pembenaran bagi proyek-proyek negara yang justru merusak ruang hidup ekologis masyarakat adat.

Masyarakat adat diredam daya kritisnya dengan jargon-jargon pembangunan ekonomi, sementara tanah ulayat mereka dilepaskan kepada korporasi atas nama investasi.

Pemerintah seharusnya hanya memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap keberadaan lembaga adat atau institusi lokal yang lahir dari prakarsa masyarakat setempat sebagai sebuah fakta sosiologis dan antropologis, tanpa melakukan intervensi struktural.

Kalau pemerintah betul punya niat baik, segera sahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang masih mandek dan terkatung-katung selama dua dekade sejak pertama kali diusulkan masyarakat sipil melalui Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada 2003. 

Negara sekiranya memberikan pengakuan kepada masyarakat adat sebagai subjek hukum yang mandiri untuk tetap menjadi tuan atas wilayah, sejarah, dan menentukan pembangunan yang dibutuhkan untuk masa depan mereka sendiri. 

Hak asal-usul yang dijamin oleh konstitusi harus diterjemahkan ke dalam perlindungan konkret atas tanah ulayat, wilayah kelola rakyat, dan kebebasan untuk menjalankan hukum adat tanpa rasa takut akan kriminalisasi.

Merawat Tradisi, Menyelamatkan Generasi

Pembangunan tidak boleh lagi dirancang dan diputuskan secara sepihak dari pemerintah pusat. Bagi masyarakat adat, pembangunan yang sejati adalah keberlanjutan ruang hidup mereka. 

Jika sebuah proyek infrastruktur atau investasi industri justru merusak hutan yang menjadi sumber pangan dan spiritualitas mereka, maka masyarakat adat harus memiliki hak penuh untuk menyatakan penolakan. 

Percayalah, di tengah krisis iklim global, kegagalan sistem ekonomi kapitalistik yang eksploitatif, dan meningkatnya polarisasi sosial, masyarakat adat menyimpan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dunia modern tentang tata kelola yang inklusif dan berakar pada nilai kemanusiaan. 

Sistem seperti Awon Atatbon atau Pesta Babi mengajarkan kita bahwa akumulasi kapital di tangan segelintir orang adalah ancaman bagi kebersamaan, dan bahwa kesejahteraan sejati diukur dari seberapa meratanya distribusi kekayaan di dalam sebuah masyarakat.

Kearifan lokal di berbagai wilayah menyadarkan manusia untuk menempatkan diri sebagai bagian tak terpisahkan dari ekosistem. 

Tradisi yang diwariskan masyarakat adat soal jaga bumi, hutan larangan, dan sanksi adat bagi perusak lingkungan adalah instrumen konservasi mutakhir yang dapat menyelamatkan generasi mendatang. 

Vansianus Masir merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Masyarakat Desa (STPMD) ‘APMD’ Yogyakarta.