Simson Polin Minta Pengurusan PBG Dipermudah

VIVA NTT - Aggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Simson Polin meminta agar pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk badan usaha perumahan tidak dipersulit.

Dikatakannya, saat ini Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun, yang difokuskan untuk orang-orang berpendapatan di bawah Rp8 juta per bulan alias yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Hal ini betujuan agar seluruh masyarakat memiliki tempat tinggal sendiri yang layak," 

"Banyak keluhan dari pelaku usaha yang terpanggil untuk menyukseskan program Presiden Prabowo namun masih kesulitan dalam mengurus PBG atau yang dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan)," ucap anggota Fraksi PSI dari dapil Rote Ndao, Sabu Raijua dan Kabupaten Kupang itu, (11/4/2025).

Selain itu, dalam rapat bersama instansi terkait yang berlangsung di ruang rapat Komisi 4 DPRD NTT, Simson juga menyarankan agar pihak kedua dapat dihilangkan agar pengurusan PBG lebih efektif.

"Pihak kedua dalam hal ini perancangan dan pembangunan itu kalau bisa dihilangkan atau dihapus, supaya mempermudah masyarakat untuk mengakses perumahan subsidi,"

"Data yang tercatat hingga tahun ini, lebih fari 90 ribu orang di NTT belum punya rumah yang layak huni,"

"Angka ini bukan kecil, sehingga ini meeupakan hal penting yang harus diperhatikan. Ini menajadi tanggung  jawab kita bersama antara Pemerintah, DPRD dan beebagai pihak terkait untuk berkolaborasi," pungkasnya.