Masih Ada Kerikil di Sepatu Presiden
- Sevrin Waja
Opini
Oleh: Justin Djogo, M.A., MBA
Direktur Eksekutif Forum Dialog Nusantara (FDN), Direktur Kajian Politik dan Luar Negeri Balitbang DPP Partai Golkar
Pada 2024, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva terlibat perselisihan terbuka dengan Elon Musk. Persoalannya bermula ketika Mahkamah Agung Brasil meminta platform X memblokir sejumlah akun yang dinilai menyebarkan hoaks dan disinformasi. Musk menolak permintaan tersebut dengan alasan kebebasan berbicara.
Bagi Lula, tindakan itu bukan sekadar perdebatan mengenai hak berekspresi, melainkan persoalan kedaulatan negara dalam mengatur ruang publik digital. Di sisi lain, Musk menggunakan platform yang dimilikinya sebagai sarana untuk memperkuat narasi kelompok pendukung mantan Presiden Jair Bolsonaro. Peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana individu superkaya dengan kendali atas teknologi global mampu memengaruhi dinamika politik sebuah negara.
Fenomena itu dikenal sebagai transnational oligarchic capture (TOC) atau oligarki lintas batas. Dalam konsep ini, kekuasaan tidak lagi bekerja melalui pendudukan wilayah atau intervensi militer, melainkan melalui modal, teknologi, algoritma, jaringan keuangan, dan pengaruh terhadap persepsi publik.
Kepentingan Asing dan Oligarki Lintas Batas
TOC bukan sekadar teori. Dalam dunia yang semakin terintegrasi, kepentingan ekonomi global kerap melampaui batas-batas negara. Para aktor ekonomi raksasa mampu memengaruhi kebijakan nasional tanpa harus menduduki jabatan publik.
Akademisi Universitas Leiden, Salvador Santino Regilme, mendefinisikan TOC sebagai bentuk pemerintahan informal oleh para miliarder global yang bertindak seolah-olah mereka memiliki dunia. Mereka memanfaatkan perusahaan multinasional, jaringan keuangan internasional, hingga yurisdiksi suaka pajak untuk memengaruhi kebijakan negara-negara sasaran demi kepentingan bisnis mereka.
Pandora Papers yang dibocorkan pada 2021 memperlihatkan secara gamblang bagaimana jaringan elite global menyembunyikan kekayaan, menghindari pajak, dan mengalihkan aset melalui perusahaan-perusahaan cangkang di berbagai negara. Temuan tersebut mengonfirmasi bahwa kekuatan ekonomi lintas negara memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang selama ini terlihat.
Dalam konteks Indonesia, keberadaan oligarki lintas batas tersebut dapat dibaca melalui sejumlah persoalan yang masih menjadi "kerikil" dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
