Balai Perhutanan Sosial Kupang Perkuat Kolaborasi FAPE-PS: Lahan hingga Off-Taker
- Mario Langun
Kupang, VIVA NTT– Balai Perhutanan Sosial Kupang terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menyukseskan pelaksanaan Program Fasilitasi Agroforestri Pangan dan Energi Perhutanan Sosial (FAPE-PS) Tahun 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Melalui program ini, pemerintah tidak hanya mendorong pemanfaatan lahan perhutanan sosial untuk mendukung ketahanan pangan, tetapi juga berupaya memastikan hasil produksi masyarakat memiliki pasar yang jelas melalui dukungan off-taker.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Kelembagaan FAPE-PS Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Sotis Kupang pada 22–24 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Energi melalui Penguatan Kelembagaan Perhutanan Sosial dan Pengembangan Agroforestri Berkelanjutan” itu dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari KPH se-NTT, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, BPDAS Benain Noelmina hingga PT Flobamor Provinsi NTT.
Kepala Balai Perhutanan Sosial Kupang, Erwin, mengatakan FAPE-PS merupakan program nasional yang dirancang untuk menjawab tiga kebutuhan sekaligus, yakni memperkuat ketahanan pangan, mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui skema perhutanan sosial, dan menjaga kelestarian lingkungan.
“Program ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama ketahanan pangan, kedua mengoptimalkan penggunaan lahan melalui skema perhutanan sosial selama 35 tahun, dan ketiga menjaga lingkungan. Jadi tidak hanya bicara produksi, tetapi juga keberlanjutan,” kata Erwin.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kerja sama lintas sektor. Karena itu, Balai Perhutanan Sosial Kupang berupaya mempertemukan seluruh pihak yang memiliki peran dalam rantai pengembangan perhutanan sosial, mulai dari penyediaan sarana produksi hingga pemasaran hasil.
“Selalu saya katakan program ini hanya bisa berhasil melalui kolaborasi. Kita bekerja dari hulu sampai hilir. Ada yang membantu penyediaan bibit, ada yang melakukan pendampingan dan pengawasan di lapangan, dan ada yang menyiapkan pasar,” ujarnya.
Erwin menjelaskan, salah satu persoalan yang selama ini dihadapi kelompok perhutanan sosial di NTT adalah belum kuatnya jaringan pemasaran hasil produksi masyarakat. Karena itu, PT Flobamor dilibatkan dalam program tersebut sebagai bagian dari upaya membangun kemitraan usaha dan memperkuat peran offtaker.
