Balai Perhutanan Sosial Kupang Perkuat Kolaborasi FAPE-PS: Lahan hingga Off-Taker
- Mario Langun
“Kendala kita sekarang adalah offtaker. Petani sudah menyiapkan lahan, menanam, bahkan mampu menghasilkan produk. Tetapi setelah panen mereka membutuhkan pasar yang pasti. Itu sebabnya kami ingin ada pihak yang siap menampung hasil produksi mereka,” jelasnya.
Menurut Erwin, keberadaan offtaker menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Dengan adanya kepastian pasar, kelompok perhutanan sosial akan lebih termotivasi untuk mengembangkan usaha produktifnya.
Selain itu, keberhasilan program juga diyakini dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, termasuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah menciptakan rantai usaha yang berkelanjutan. Jika hasil produksi terserap pasar, maka ekonomi masyarakat bergerak dan daerah juga memperoleh manfaat,” katanya.
Meski demikian, pelaksanaan program di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kondisi iklim dan ketersediaan air. Untuk itu, Balai Perhutanan Sosial Kupang mendorong keterlibatan berbagai pihak agar kebutuhan pendukung di lapangan dapat terpenuhi.
Erwin mengatakan jagung menjadi salah satu komoditas yang didorong dalam FAPE-PS karena sesuai dengan karakteristik lahan di NTT. Namun demikian, pengembangan pangan lokal tetap menjadi bagian dari program sesuai potensi masing-masing wilayah.
“Kita melihat jagung sangat cocok dengan kondisi lahan di NTT. Tetapi bukan berarti hanya jagung. Pangan lokal tetap kita dorong untuk dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi daerah,” ujarnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTT, Sulastri H.I. Rasyid, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program perhutanan sosial di daerah tersebut.
Menurutnya, perhutanan sosial telah menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan.
“Program perhutanan sosial sangat membantu masyarakat kita, terutama masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan produksi. Program ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi mereka secara legal dan berkelanjutan,” katanya.
Sulastri menilai perhatian pemerintah pusat terhadap perhutanan sosial patut diapresiasi karena membuka kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan secara produktif.
