Masih Ada Kerikil di Sepatu Presiden

Justin Djogo, MA, MBA
Sumber :
  • Sevrin Waja

Devisa yang Tidak Kembali ke Tanah Air

img_title Hasto-Tom Lembong “Diputihkan”: Ini Daftar Tokoh Penerima Abolisi-Amnesti dari Soekarno hingga Prabowo

Pada Mei 2026, pemerintah mengumumkan temuan audit yang mengindikasikan praktik under-invoicing dan transfer pricing oleh sejumlah eksportir komoditas besar Indonesia.

Praktik ini memungkinkan sebagian keuntungan ekspor dicatat di luar negeri sehingga devisa yang seharusnya masuk ke Indonesia justru mengendap di pusat-pusat keuangan regional. Akibatnya, negara kehilangan penerimaan, cadangan devisa berkurang, dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah semakin besar.

img_title DPR Setujui Amnesti untuk Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, Proses Hukum Segera Berhenti

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut menciptakan paradoks. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tetapi manfaat ekonomi maksimalnya tidak sepenuhnya dinikmati di dalam negeri.

Karena itu, pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pintu tunggal ekspor komoditas dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menutup kebocoran tersebut dan memastikan nilai tambah komoditas kembali ke perekonomian nasional.

img_title Fokus APBN 2026: Prabowo Prioritaskan Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Ketahanan Pangan

Perang Persepsi dan Seruan "Sell Indonesia"

Dalam ekonomi modern, persepsi sering kali sama pentingnya dengan fundamental ekonomi.

Ketika lembaga pemeringkat menurunkan prospek kredit, media internasional menerbitkan analisis pesimistis, dan lembaga indeks global mengeluarkan emiten Indonesia dari portofolio mereka, dampaknya tidak hanya berhenti pada pemberitaan. Informasi tersebut menjadi sinyal bagi investor internasional untuk menarik modal dari Indonesia.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pertarungan ekonomi saat ini tidak hanya berlangsung di pasar, tetapi juga di ruang opini. Narasi tentang risiko investasi dapat menghasilkan efek nyata berupa arus keluar modal, pelemahan pasar saham, hingga tekanan terhadap nilai tukar.

Kondisi ini semakin relevan ketika pemerintah berupaya mengubah pola lama perdagangan komoditas yang selama puluhan tahun memberikan keuntungan besar bagi pusat-pusat perdagangan regional. Setiap perubahan kebijakan yang mengganggu kepentingan lama hampir selalu memunculkan resistensi, baik melalui jalur ekonomi maupun perang narasi.

Korupsi yang Menggerus Kepercayaan

Tidak ada ancaman yang lebih berbahaya bagi pemerintah selain korupsi yang terjadi di dalam program-program unggulannya sendiri.

Ketika dugaan penyimpangan muncul dalam program yang sejak awal dipromosikan sebagai instrumen kesejahteraan rakyat, maka yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran negara, melainkan juga kredibilitas pemerintah.

Halaman Selanjutnya
img_title