Seleksi CASN Perlu Evaluasi, Ombudsman RI Kasih Saran Ini ke Pemerintah
- Jo Kenaru
Kedua, Ombudsman meminta Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) agar menyusun kebijakan mekanisme transparansi pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), khususnya seleksi kompetensi bidang non-CAT (Computer Assisted Test), yakni wawancara, psikotes, dan tes kesehatan. Dia berpendapat Pemerintah saat ini cenderung abai terhadap asas keterbukaan dan akuntabilitas pada tahapan pelaksanaan tes SKB.
Kemudian, ketiga, Ombudsman meminta Pemerintah wajib meningkatkan pengawasan untuk memastikan seleksi CASN bebas dari intervensi dari pihak tertentu.
"Kami melihat masih ada indikasi campur tangan pihak lain dalam seleksi CASN 2024. Hal ini memberi potensi terjadinya malaadministrasi yang tentunya menimbulkan kerugian, baik materil maupun non-materil bagi banyak pihak dan mencederai rasa keadilan," ucap Robert.
Ia melanjutkan, langkah keempat, yaitu seleksi CASN harus bebas malaadministrasi dan terlaksana sesuai dengan tata kelola seleksi yang akuntabel.
Ombudsman meminta kepada Pemerintah atau Pansel melakukan evaluasi menyeluruh bagi perbaikan sistem rekrutmen dari tahap administrasi hingga penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), melakukan penegakan hukum, serta pemberian sanksi secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi parah pihak yang melanggar.
Selain itu, Ombudsman juga mengimbau masyarakat untuk aktif menyampaikan pengaduan arau laporan jika mengalami atau menyaksikan tindakan malaadministrasi pada pelaksanaan seleksi CASN Tahun 2024 melalui berbagai kanal resmi Ombudsman yang tersedia di pusat dan kantor-kantor perwakilan di 34 provinsi.
