Verifikasi Data PAN, Bawaslu Tekankan Keterwakilan Perempuan 30%
- Dok. Bawaslu Manggarai
Manggarai, NTT VIVA–Bawaslu Kabupaten Manggarai, NTT mengawasi proses pemuktahiran data parpol yang dilakukan KPU di Sekretariat DPD PAN Kabupaten Manggarai di Ruteng, Kamis, 20 November 2025.
Ketua Bawaslu Manggarai, Fortunatus Hamsah Manah, menjelaskan bahwa pengawasan tersebut meliputi verifikasi kepengurusan, keanggotaan, keterwakilan 30% perempuan, hingga memastikan bahwa kantor sekretariat partai benar-benar ada dan berfungsi sebagaimana mestinya.
Menurut Fortunatus, ketelitian dalam pemutakhiran data merupakan langkah pencegahan awal terhadap potensi distorsi demokrasi. Kesalahan data walau sekecil apapun dapat membuka ruang bagi konflik internal, melemahkan akuntabilitas partai, dan bahkan merusak legitimasi peserta pemilu.
"Bawaslu Manggarai mengawasi pemuktahiran data parpol untuk memastikan tidak ada kepengurusan atau keanggotaan ganda dengan partai lain, tidak ada keanggotaan fiktif, serta tidak terdapat anggota yang secara hukum tidak memenuhi syarat atau alih status menjadi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, atau pekerjaan lainnya yang dilarang untuk terlibat partai politik," ujar Fortunatus.
Salah satu aspek penting yang turut ditekankan Bawaslu adalah keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan PAN.
"Pemenuhan 30 persen keterwakilan perempuan dipandang bukan sekadar angka, tetapi wujud komitmen terhadap nilai kesetaraan yang menjadi salah satu pilar demokrasi modern. Di tengah masyarakat seperti Manggarai, yang dinamika sosialnya semakin berkembang, kehadiran perempuan di ruang-ruang strategis partai dipandang sebagai penegasan bahwa demokrasi berkembang bersama seluruh warga, bukan hanya sebagian," terang Fortunatus.
Pengawasan terhadap keabsahan kantor sekretariat partai juga menjadi bagian penting dalam agenda Bawaslu. Ia menegaskan, kantor partai bukan hanya alamat administratif, melainkan simbol kehadiran sosial partai itu sendiri.
Ia mengatakan, kantor partai yang aktif dan berfungsi merupakan tanda bahwa partai benar-benar hadir di tengah masyarakat, bukan sekadar muncul menjelang pemilu.
"Bawaslu Manggarai mendorong partai untuk memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat, membangun budaya transparansi dalam pengelolaan organisasi, serta menghadirkan kantor partai sebagai ruang dialog publik," ujarnya.
Empat Poin Wajib Pemutakhiran
Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Manggarai, Herybertus Harun menegaskan empat poin penting terkait pemuktahiran data partai politik sebagaimana diatur di PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pemutakhiran data partai politik.
