DPRD Nagekeo Geram, Jalan Rusak Parah di Keotengah Dibiarkan Begitu Saja!

Nagekeo, NTT ViVa– DPRD Nagekeo, NTT, geram lantaran infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Keotengah rusak parah dan terkesan luput dari perhatian pemerintah.

Menurut anggota DPRD Nagekeo Yohanes Kristostomus Gore, infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Keotengah merupakan yang terburuk jika dibandingkan dengan kecamatan lain.

"Hari ini saya mau sampaikan praktisnya ruas jalan Raja-Maunori, Kotekeo-Mundemi-Mbeku, tidak bisa lewat untuk mobil sekelas Avansa atau Innova, yang bisa lewat mungkin mobil kelas atas macan Fortuner atau Rubicorn" ungkap Kristostomus saat rapat paripurna LKPJ, Bupati Nagekeo tahun 2024 di ruang paripurna DPRD Nagekeo, Kamis, 27 Maret 2025.

Beberapa ruas jalan yang disebut anggota DPRD asal Partai Golkar itu, selama ini seakan diabaikan. Padahal jalan-jalan tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat baik untuk bepergian ke luar daerah maupun mengangkut hasil bumi menuju pasar.

"Aktifitas masyarakat mau ke pasar Raja dan Pasar Boawae maupun ke pasar Maunori hari ini tidak bisa jalan, geliat ekonomi masyarakat terganggu," ungkapnya dengan nada kesal.

Infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Keotengah saat ini kondisinya semakin Parag seiring memasuki musim penghujan. Akibat tergerus erosi dan kerap terjadi longsor, di beberapa titik praktis tidak bisa dilewati kendaraan roda empat. Warga terpaksa gotong-royong bahu membahu berinisiatif memperbaiki badan jalan yang rusak berbekal peralatan seadanya, padahal Pemkab Nagekeo memiliki beberapa unit alat berat.

"Saya sangat mengharapkan Pak Bupati dan Wakil Bupati segera dilakukan komunikasi dengan dinas terkait, tidak ada alasan urusan rakyat. Jangan bilang duit tidak ada, Kabupaten punya duit, tinggal komunikasi secara baik, masyarakat sudah minta berulang-ulang," tandasnya.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Nagekeo Fraksi PKB Viktor Tegu. Selain ruas jalan yang dipaparkan sebelumnya, Viktor menyebut ada lagi beberapa akses jalan yang sama sekali tidak bisa dilewati kendaraan yaitu ruas jalan Maupunggo-Maunori. Menurut Viktor Tegu, warga di sepanjang ruas jalan Maupunggo-Maunori harus melakukan perjalanan panjang dan memutar untuk mencapai Mbay, ibukota Kabupaten Nagekeo.

Hal ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, karena akses jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan menghambat transportasi hasil bumi, terutama komoditas perkebunan yang melimpah di wilayah tersebut.

Viktor berharap sejalan dengan visi-misi Bupati dan wakil Bupati Nagekeo periode 2025-2030 yang mana menempatkan infrastruktur dasar jalan, air dan listrik sebagai program superioritas, maka alangkah baiknya wilayah Kecamatan Keotengah dijadikan prioritas utama.

Viktor mengharapkan agar visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo periode 2025-2030 yang menekankan pentingnya infrastruktur dasar seperti jalan, air, dan listrik dapat segera direalisasikan, terutama dengan menjadikan wilayah Kecamatan Keotengah sebagai prioritas utama.

"Kalau mau P1 utamakan dulu wilayah Kecamatan Keotengah karena memang praktis tidak bisa dilewati kendaraan" tegas Viktor Tegu.

Anggaran Infrastruktur Dipangkas

Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Pemerintah menargetkan efisiensi sebesar Rp306,69 triliun, dengan pemangkasan Rp256,1 triliun pada belanja kementerian dan Rp50,6 triliun dari transfer ke daerah.

Sebagaimana arahan Presiden Prabowo, pemerintah mengupayakan efisiensi anggaran agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Efisiensi anggaran ini berdampak pada pemangkasan dana transfer pusat ke daerah yang semakin berkurang.

Pemerintah Kabupaten Nagekeo tahun anggaran 2025 juga melakukan pemangkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) khusus bidang infrastruktur sebanyak Rp77 miliar.

Dampaknya, sejumlah proyek infrastruktur jalan batal dikerjakan termasuk ruas jalan yang ada di wilayah Kecamatan Keotengah. Padahal sebelumnya alokasi anggarannya sudah ditetapkan tahun sebelumnya.

Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Nagekeo Anselmus Mere menjelaskan sejumlah proyek infrastruktur baik jalan dan jembatan yang sedianya dieksekusi tahun ini batal dikerjakan lantaran dirasionalisasi baik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU).

Dirincikan Ansel Mere, ruas jalan yang batal dikerjakan tahun 2025 meliputi peningkatan jalan Aemali-Danga senilai Rp18.960.000.000, ruas jalan Raterunu-Watuapi Rp2.251.300.000, segmen Kajulaki-Malabay Rp5.286.740.000 dan segmen dalam kota Mbay senilai Rp16.203.351.000.

Selanjutnya ruas jalan yang sudah dialokasikan anggarannya melalui Dana Alokasi Umum Spesifik Grand yang juga batal dieksekusi akibat pemangkasan anggaran totalnya mencapai Rp8,3 miliar yang meliputi peningkatan jalan Olakile-Batas Kabupaten Ngada Olakile-Batas Ngada Rp2 miliar, segmen Raja-Maunori Rp5 miliar dan jalur masuk RS Pratama Raja Rp1,3 miliar.

Selain jalan ada juga pembangunan jembatan yang batal dieksekusi tahun ini yaitu jembatan Laboraga di ruas jalan Aeowe-Wayupea di Kecamatan Mauponggo senilai Rp3,5 miliar. Di samping jalan dan jembatan, DAK fisik untuk pembangunan jaringan Irigasi senilai Rp4 miliar juga batal dikerjakan.