Dalil Hukum Pihak Sony Darung dalam Kasus Tong Sampah, Jaksa Dinilai 'Blunder'

Manggarai – Pengacara tersangka Edward Sony Darung, Ali Antonius mengklaim Kejaksaan Negeri Manggarai Nusa Tenggara Timur 'blunder' menetapkan kliennya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Tong Sampah.

Menurut Ali Antonius, penyidik kejaksaan melenceng ketentuan KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, di mana penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

 “Pertama, sebelum ditetapkan sebagai tersangka Sony tidak pernah diberikan SPDP atau surat perintah mulainya penyidikan terhadap calon tersangka. Surat tersebut bisa diberikan kepada calon tersangka sendiri bisa juga kepada kelurganya. Itu tidak dilakukan,” ujar Ali Antonius kepada wartawan di Ruteng, Rabu 15 Januari 2025.

Kekeliruan jaksa yang kedua, kata dia, hubungan hukum antara Edward Sony Darung dengan PT MMI itu adalah hubungan perdata murni dalam titel perjanjian jual beli tong sampah.

“Perjanjian jual beli ini tidak terlaksana karena pihak MMI menyiapkan tong sampah yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan syarat-syarat dalam perjanjian,” dalil Antonius.

Akibat barang yan disediakan PT MMI tidak sesuai spesifikasi, Sony Darung memutuskan menolak untuk menerima tong sampah yang hanya dirakit dari drum bekas tersebut. Sony, kata dia, menolak pula untuk membayar.

"Sony berhak menolak atau membatalkan perjanjian ini kalau tidak sesuai dengan spesifikasi dan itu hal yang sudah dilakukan," katanya.

Halaman Selanjutnya

"Sampai sekarang barang-barang itu atau tong-tong sampah yang dibelikan oleh pihak MMI itu masih di tangan dan dikuasai sepenuhnya oleh Yus Mahu (Direktur PT MMI)," papar Ali Antonius.