Bawaslu Manggarai-PETRA Konsolidasi Demokrasi, Bahas Politik Uang Digital dan Ancaman Oligarki
- Dok. Bawaslu Manggarai
Manggarai, VIVA NTT– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai bersama Forum Pemantau Demokrasi Rakyat (PETRA) menggelar forum konsolidasi demokrasi di Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin, 25 Mei 2026.
Forum tersebut membahas sejumlah ancaman serius terhadap kualitas demokrasi Indonesia, mulai dari normalisasi politik uang, transformasi modus operandi ke ranah digital, hingga menguatnya oligarki dalam struktur kekuasaan.
Politik Uang Kini Bergerak Secara Digital
Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai, Fortunatus Hamsah Manah, menegaskan bahwa ancaman terbesar demokrasi saat ini bukan sekadar rendahnya partisipasi politik, melainkan normalisasi politik uang yang kian dianggap lumrah di tengah masyarakat.
"Mahkota tertinggi dari politik uang adalah oligarki. Ketika jabatan diraih dengan uang, maka kekuasaan akan cenderung digunakan untuk mengembalikan modal politik, bukan melayani kepentingan rakyat," ujar Fortunatus dalam forum tersebut.
Ia menyebut, praktik politik uang kini telah bertransformasi jauh lebih canggih. Modus operandinya tidak lagi berupa "serangan fajar" konvensional, tetapi memanfaatkan transfer rekening, dompet digital, voucher elektronik, hingga pulsa sebagai instrumen transaksi yang sulit dibuktikan secara hukum.
Regulasi Pemilu Dinilai Tertinggal dari Perkembangan Digital
Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai, Yohanes Manasye, menilai tantangan pengawasan pemilu ke depan semakin kompleks karena perkembangan teknologi digital bergerak jauh lebih cepat dibanding regulasi hukum pemilu yang berlaku.
"Praktik politik uang hari ini tidak lagi sederhana. Ia bergerak secara digital, terstruktur, dan sulit dilacak. Karena itu penguatan regulasi pemilu menjadi sangat penting agar hukum mampu menjawab perkembangan modus kejahatan demokrasi modern," tegasnya.
Yohanes juga menyoroti banyaknya kasus politik uang yang sulit diproses akibat keterbatasan alat bukti, minimnya saksi, serta rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor.
Literasi Demokrasi untuk Pemilih Muda dan Masyarakat Desa
Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai, Marselina Lorensia, menekankan pentingnya penguatan literasi demokrasi terutama bagi pemilih muda dan masyarakat desa agar tidak terjebak dalam pragmatisme politik jangka pendek.
"Politik uang terlihat kecil dan sesaat, tetapi dampaknya sangat panjang terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Ketika rakyat memilih karena uang, maka pejabat terpilih berpotensi melihat jabatan sebagai investasi politik yang harus dikembalikan," kata Marselina.
