Mencari Jalan Keluar dari Lingkaran Putus Sekolah

Rifky Saputra (13) bersama ibunya Nur Aisah di kediamannya Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo
Sumber :
  • Sevrin Waja

“Upaya pencegahan dilakukan melalui pemantauan kehadiran, kunjungan rumah, konseling, serta kolaborasi dengan pemerintah desa,” ungkap Sophia.

img_title TBIG Perluas Aksi Bangun Sehat Bersama untuk Ibu Hamil dan Balita di Nagekeo

Ketika anak-anak berhenti sekolah, dampaknya tidak berhenti pada individu, tetapi menjalar ke masa depan daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Nagekeo, persoalan putus sekolah berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia.

img_title Penjabat Desa Persiapan Raja Ola Ajak Warga Perkuat Gotong Royong Dukung Pembangunan

“Tingginya angka ATS dapat menurunkan daya saing tenaga kerja dan memperlebar kesenjangan sosial,” jelas Kepala Badan Pengembangan dan Riset Daerah Kabupaten Nagekeo, Hildegardis Muta Kasi.

Di tengah kondisi itu, pemerintah dan masyarakat berupaya membuka kembali akses pendidikan melalui PKBM Pelita Harapan (Pelihara). Saat ini terdapat 480 warga belajar dan 344 anak dalam pendampingan ATS.

img_title Pemkab SBD Buka Konsultasi Publik AMDAL Sekolah Rakyat, Warga Dilibatkan

“PKBM melakukan pendataan dan pendampingan agar anak-anak kembali belajar melalui Paket A, B, dan C,” kata Kepala PKBM Pelihara, Oskarianus Meta.

Sekolah Rakyat dan Upaya Memutus Rantai Kemiskinan

Di tengah berbagai keterbatasan layanan pendidikan formal, pemerintah mulai menghadirkan pendekatan baru yang tidak hanya berfokus pada sekolah, tetapi juga pada intervensi sosial yang lebih luas untuk menjangkau kelompok paling rentan.

Pasalnya, tidak semua persoalan putus sekolah berakar pada pendidikan. Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo, Hilarius Betu, mengatakan dalam dua tahun terakhir pihaknya menangani 43 kasus anak putus sekolah.

Sebagian besar kasus berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, pengabaian, perundungan, dan kekerasan seksual.

Untuk menangani persoalan tersebut, Dinas Sosial menjalankan Program Rehabilitasi Sosial melalui identifikasi kasus, asesmen, pendampingan, hingga rujukan ke sekolah formal maupun pendidikan kesetaraan.

Jika Sekolah Rakyat benar-benar hadir di Nagekeo, anak-anak seperti Rifki, Julianus, dan Andreas merupakan kelompok yang paling mungkin merasakan manfaatnya. Mereka adalah wajah dari ribuan anak yang selama ini berada di luar sistem pendidikan.

“Program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial menjadi salah satu upaya untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin yang masuk dalam DTSEN Desil 1 dan Desil 2,” jelas Hilarius.

Berdasarkan DTSEN, jumlah keluarga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagekeo mencapai 11.334 KK. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.907 anak menjadi sasaran potensial Program Sekolah Rakyat.

Halaman Selanjutnya
img_title