Mencari Jalan Keluar dari Lingkaran Putus Sekolah
- Sevrin Waja
Saat ini terdapat 166 Sekolah Rakyat yang beroperasi di seluruh Indonesia dan tersebar di 34 provinsi. Pemerintah juga sedang menyiapkan 178 Sekolah Rakyat lainnya, terdiri atas 93 sekolah permanen dan 77 sekolah rintisan, untuk beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027.
Kementerian Sosial menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu gedung permanen Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini menargetkan 400.000 siswa pada 2029 melalui pembangunan fasilitas bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Selain menyediakan pendidikan, Sekolah Rakyat juga menjadi intervensi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup, kedisiplinan, kesehatan, dan kepercayaan diri siswa melalui pembinaan yang disesuaikan dengan minat dan bakat mereka.
“Kami menargetkan nanti setiap kabupaten kota memiliki sekurang-kurangnya satu gedung permanen Sekolah Rakyat,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Hukum belum lama ini.
Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo, Hilarius Betu,
- Sevrin Waja
Menurutnya, kehadiran gedung permanen Sekolah Rakyat sangat krusial untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Nagekeo Siap Menerima Program Sekolah Rakyat
Bersangkutan dengan kesiapan menyambut program Sekolah Rakyat, Pemkab Nagekeo telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial sejak 2025 lalu. Nagekeo dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, serta menyiapkan lahan 8,1 hektare untuk pembangunan sekolah tersebut.
Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gratianus Muga Sada, menegaskan kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan mampu menekan angka anak putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah.
Lahan yang dihibahkan kepada Kementerian Sosial RI tersebut telah berstatus aman dan memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis untuk segera dibangun.
Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo, Hilarius Betu,
- Sevrin Waja
Menurut Gonzalo, proses hibah dilakukan melalui mekanisme resmi dan telah mendapat verifikasi dari pemerintah pusat. Bahkan, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico, telah meninjau langsung lokasi guna memastikan kesiapan lahan dan kelengkapan persyaratan pembangunan.
“Dengan status lahan yang sudah aman, kita tinggal menunggu pelaksanaan pembangunan,” ungkap Gonzalo.
Dukungan terhadap Sekolah Rakyat juga datang dari DPRD Nagekeo. Lembaga legislatif itu menilai program tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk memperluas akses pendidikan sekaligus membangun kualitas generasi muda di wilayah-wilayah pelosok yang masih menghadapi persoalan kemiskinan dan putus sekolah.