Transpuan dan Jalan Keluar Mencari Modal Usaha
- Sevrin Waja
“Tantangan di NTT bukan hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, melainkan memastikan masyarakat mampu memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar,” ungkap Yan.
Lebih jauh, Yan mengingatkan masyarakat agar memahami bunga efektif, biaya administrasi, denda, risiko gagal bayar, dan mekanisme pengaduan sebelum mengambil pinjaman.
“Edukasi juga perlu disertai pendampingan usaha dan pelindungan konsumen,” sarannya.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan NTT, Yan Hendrik Simarmata.
- Sevrin Waja
Materi evaluasi OJK NTT mencatat 113 kegiatan edukasi keuangan dengan 9.483 peserta. Namun, data tersebut belum merinci jumlah kegiatan dan peserta khusus di Kabupaten Nagekeo.
Berdasarkan bahan Rakernis Polda NTT pada 25 September 2026, terdapat 363 laporan pinjaman daring ilegal, 33 laporan investasi ilegal, dan dua laporan gadai ilegal di NTT selama Januari hingga 31 Agustus 2026.
Sementara itu, Indonesia Anti-Scam Centre menerima 3.559 laporan penipuan transaksi keuangan selama November 2024 hingga 31 Agustus 2026.
Angka tersebut merupakan jumlah laporan, bukan otomatis jumlah korban unik atau kasus yang telah terbukti melanggar hukum.
Masyarakat dapat menghubungi Kontak OJK 157 atau menggunakan Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) untuk pengaduan layanan jasa keuangan.
“Dugaan aktivitas keuangan ilegal dapat dilaporkan kepada Satgas PASTI, sedangkan dugaan penipuan transaksi keuangan dapat dilaporkan melalui Indonesia Anti-Scam Centre,” pesan dia.
Bagi Mona, jalan keluar bukan sekadar memperoleh pinjaman, melainkan menemukan pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan usahanya.
Akses modal yang tepat dapat membantunya mengembangkan salon tanpa terus terbebani cicilan yang menggerus penghasilan.
