Pulau Weh dan Harapan Konservasi yang Adil: Menhut dan Komisi IV DPR RI Tinjau TWA di Ujung Barat Nusantara

NTT, ViVa– Langit cerah menyambut kedatangan rombongan Komisi IV DPR RI dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Pulau Weh, Sabang, Provinsi Aceh, Selasa, 9 April 2025. Di ujung paling barat Indonesia itu, semangat konservasi berpadu dengan harapan akan kesejahteraan masyarakat lokal dalam kunjungan kerja reses yang berlangsung hingga Rabu, 10 April 2025.

Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Weh menjadi pusat perhatian. Dikenal dengan panorama laut yang memesona, terumbu karang yang memikat, dan Tugu Kilometer Nol yang ikonik, kawasan konservasi ini menyimpan potensi besar tidak hanya secara ekologis, tetapi juga sebagai destinasi wisata unggulan nasional.

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, bersama sejumlah anggota dari lintas fraksi. Hadir pula jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, termasuk Direktur Jenderal KSDAE dan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi. Pemerintah daerah turut ambil bagian, dengan kehadiran Walikota Sabang dan Dinas LHK Aceh.

Dalam sambutannya, Titiek menegaskan pentingnya sinergi dalam pengelolaan kawasan konservasi, terlebih sebagai bagian dari strategi pariwisata nasional. “Kawasan seperti TWA Pulau Weh harus bisa menjadi pengungkit ekonomi masyarakat, tanpa menanggalkan prinsip konservasi,” ujarnya di hadapan peserta kunjungan di Tugu Kilometer Nol.

Menyapa Laut, Menyentuh Ekosistem

Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke spot snorkeling Pulau Rubiah, yang dikenal dengan kejernihan airnya dan keanekaragaman hayati bawah laut. Rombongan juga menyempatkan diri mengamati jalur migrasi lumba-lumba, yang kerap melintas di perairan ini—sebuah pengingat akan pentingnya menjaga habitat alami di tengah geliat wisata.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dalam diskusi terbuka di lokasi, menyampaikan komitmennya menyelesaikan persoalan tata kelola konservasi secara adil dan kolaboratif. Ucapannya yang menggelitik namun bermakna menggugah para peserta, “Masa kita nggak bisa mengelola yang kecil-kecil begini? Ini ikon penting republik. Kita harus duduk bersama, selesaikan secara baik, bahkan secara adat bila perlu.”

Halaman Selanjutnya

Seruan Menhut itu ditanggapi dengan serius oleh anggota Komisi IV, Darori Wonodipuro, yang mengusulkan pengaturan pembagian pendapatan dari kawasan konservasi agar lebih adil. “Saran saya, 50 persen untuk pusat, 30 persen kabupaten/kota, dan 20 persen provinsi. Ini demi mencegah konflik antarlevel pemerintah dan memastikan pendapatan kembali ke konservasi,” katanya lugas.