NTT dan Jalan Sunyi Menuju Energi Bersih: Geotermal dalam Sorotan
- Dok. PLN
NTT ViVa– Di tengah bentang alam Nusa Tenggara Timur yang eksotis dengan gugusan gunung berapi, danau purba, dan tanah yang merekam jejak panjang peradaban lokal pemerintah provinsi kini berdiri di persimpangan jalan. Isu energi bersih kembali menyita perhatian. Kali ini, bukan karena kemajuan teknologinya, melainkan karena pertanyaan mendasar: seberapa jauh kita memahami konsekuensi dari pembangunan?
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengambil sikap tegas yang memicu gelombang diskusi: seluruh proyek geotermal di wilayahnya dihentikan sementara, untuk kemudian dievaluasi secara menyeluruh. Keputusan ini, meski tidak populis bagi sebagian kalangan industri energi, tetapi mencerminkan kebijakan yang bertumpu pada kehati-hatian ekologis dan keadilan sosial bagi warga lingkar geotermal.
“Ya, kami tutup sementara,” ujar Gubernur, dengan nada yang mencerminkan beban tanggung jawab seorang pemimpin di tengah tarik-menarik kepentingan, Jumat 11 April 2025 dan menambahkan “Kalau yang sudah jalan, tidak bisa kami hentikan, karena geotermal itu sudah mengatur daya listrik di Flores.”
Pernyataan tersebut membuka tabir kompleksitas persoalan energi: antara kebutuhan teknis yang mendesak dan keharusan etis untuk melindungi alam serta komunitas lokal. Dalam konteks ini, pembangunan tidak hanya soal angka dan megawatt, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup generasi mendatang.
Gubernur NTT Melki Laka Lena bertemu Uskup Agung Ende, Mgr. Paul Budi Kleden.
- Jo Kenaru
Laka Lena menegaskan, evaluasi tidak hanya akan menyasar proyek yang masih dalam tahap perencanaan, tetapi juga yang telah berjalan. “Kami sepakat dipending dulu,” katanya, sambil menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa “lingkungan benar-benar aman”
Sikap ini merepresentasikan prinsip kehati-hatian yang telah lama menjadi gugatan terhadap pembangunan yang serba tergesa. Di tengah sorotan atas proyek geotermal di Kabupaten Ende dan Kabupaten Manggarai, Pemerintah Provinsi NTT memilih jalur dialog dan partisipasi. Semua pihak, baik yang mendukung maupun menolak, akan dipanggil untuk duduk satu meja. Ini bukan sekadar prosedur administratif, tetapi bagian dari etika demokrasi: mendengar suara mereka yang kerap dilupakan dalam proyek pembangunan.
