Membuka Jalan Politik bagi Masyarakat Adat
- Pexels/Najafi Photos
Belajar dari Dunia: Merancang Model Hybrid
Bolivia dan Selandia Baru memberi pelajaran penting. Bolivia memberikan kursi khusus bagi masyarakat adat dataran rendah, sementara kelompok adat dataran tinggi dianggap telah terwakili secara politik. Selandia Baru memiliki 7 kursi untuk Partai Māori melalui distrik khusus.
Namun Indonesia lebih kompleks. Terdapat lebih dari 2.400 komunitas adat dengan persebaran yang luas. Meniru mentah sistem luar tak akan efektif. Kita perlu model hybrid, yang menggabungkan dua pendekatan: Reserved seats berbasis wilayah – khusus di provinsi/kabupaten yang populasi adatnya signifikan. Representasi kolektif nasional – melalui organisasi seperti AMAN yang dapat mewakili aspirasi masyarakat adat di DPR atau DPD.
Dengan pendekatan ini, representasi tidak hanya berdasarkan jumlah, tetapi juga kedalaman relasi sosial-politik komunitas adat terhadap wilayahnya. Ini penting, agar suara adat tidak larut dalam hiruk pikuk politik pragmatis.
Kuantifikasi Representasi: Dari Suara Sunyi ke Kursi Parlemen
Dengan populasi sekitar 4,57 juta jiwa atau 1,63% dari total penduduk, representasi masyarakat adat di parlemen idealnya tidak hanya berdasarkan persentase. Secara global, praktik afirmasi bagi kelompok adat berada pada kisaran 5–7% dari total kursi. Angka ini bukan hasil kompromi politik, melainkan kebutuhan minimum untuk menjamin artikulasi suara adat yang autentik dan berdaya.
Dalam konteks ini, reserved seats bukanlah privilese, tetapi jalan keadilan. Ia hadir bukan untuk mengistimewakan, tetapi untuk mengimbangi ketimpangan historis dan struktural yang telah mengakar.
