Dirjen KSDAE dan DPR Redam Aksi, Bahas Taman Nasional Mutis Timau
- Mario Langun
TTU, VIVA NTT– Ketegangan aksi massa di kawasan Mutis pada Senin, 27 April 2026, akhirnya mencair lewat dialog terbuka antara masyarakat dan pemerintah pusat.
Warga turun ke jalan menyuarakan keresahan soal pengelolaan kawasan, mulai dari akses lahan, hak kelola, hingga penolakan terhadap skema zonasi yang belum dipahami sepenuhnya. Situasi sempat memanas, hingga massa mengobrak-abrik tenda sosialisasi.
Kondisi berangsur kondusif setelah pemerintah pusat hadir dan membuka ruang dialog. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Satyawan Pudyatmoko, menegaskan bahwa perubahan status kawasan menjadi Taman Nasional Mutis Timau bukan untuk membatasi warga.
"Pada awalnya kawasan ini merupakan hutan lindung dan cagar alam yang berfungsi melindungi sistem penyangga kehidupan serta keanekaragaman hayati. Dengan taman nasional, pengelolaan menjadi lebih fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan fungsi utamanya," jelasnya.
Ia menambahkan, konsep taman nasional memungkinkan pembagian zonasi yang tetap menjaga kawasan inti, sekaligus membuka ruang pemanfaatan: air, budaya, spiritual, hingga penggembalaan.
"Semua akan kita integrasikan dalam satu sistem pengelolaan yang adaptif, adil, dan berbasis kearifan lokal. Kami ingin memastikan manfaatnya nyata bagi masyarakat," tegasnya.
Usman Husin: Tiga Kali Undang Menteri, Kini Dirjen Hadir Langsung
Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKB Dapil NTT II, Usman Husin, menjadi penghubung yang menghadirkan kementerian langsung ke tengah masyarakat Mutis.
"Tiga kali dalam rapat saya undang Menteri Kehutanan ke Mutis. Hari ini kita bersyukur Dirjen hadir langsung, berdialog dan mendengar masyarakat secara kontekstual dan realistis," ujarnya.
Menurutnya, perubahan status menjadi taman nasional justru membuka peluang ekonomi lebih besar tanpa mengabaikan adat dan budaya lokal.
"Zonasi tidak mengenyampingkan tradisi. Justru menjadi jalan agar ekonomi masyarakat bisa tumbuh," katanya.
Wakil Bupati TTU dan Kades Nenas: Infrastruktur Harus Ikut
Wakil Bupati TTU, Kamillus Elu, mengingatkan agar pembangunan tidak melupakan warga yang selama ini menjaga kawasan secara turun-temurun.
"Infrastruktur seperti jalan dan listrik harus menjadi perhatian," ujarnya.
Kepala Desa Nenas, Simon Sasi, menyatakan dukungan terhadap taman nasional dengan syarat pemerataan pembangunan benar-benar diwujudkan.
