Anak Jalanan Jadi Prioritas Program Sekolah Rakyat Pemerintah

Bandung– Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Idit Supriadi Priatna, menyampaikan bahwa anak-anak jalanan termasuk kelompok utama yang akan mengikuti program Sekolah Rakyat yang akan diluncurkan pemerintah.

Idit menjelaskan bahwa peserta program ini dipilih berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Prioritas diberikan kepada anak-anak dari kelompok termiskin, yaitu desil 1 dan desil 2 dalam DTSEN, terutama mereka yang tidak tercatat lagi di Dapodik atau mengalami putus sekolah.

“Kelompok dengan kemiskinan ekstrem di desil 1 menjadi fokus utama. Termasuk anak-anak yang tidak terdaftar di Dapodik, seperti mereka yang tinggal di jalanan dan tidak bersekolah,” ujar Idit saat kunjungan di Bandung, Sabtu, 5 Juli 2025.

Untuk memastikan program ini tepat sasaran, Kementerian Sosial membentuk tim bersama Dinas Sosial daerah yang akan melakukan pendataan langsung ke lapangan. Tim ini melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang melakukan kunjungan rumah secara door to door berdasarkan data DTSEN.

Sekolah Rakyat yang direncanakan berjumlah sekitar 100 unit akan mulai beroperasi pada 14 Juli 2025. Sekolah ini berkonsep asrama dan menyediakan pendidikan gratis penuh untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, serta kebutuhan dasar siswa ditanggung oleh pemerintah.

Program ini merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan memperluas akses pendidikan yang bermutu bagi anak-anak dari kelompok ekonomi paling rentan.

Pelaksanaan program Sekolah Rakyat dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, sementara proses rekrutmen guru dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Halaman Selanjutnya

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa prioritas penerimaan guru adalah pegawai negeri sipil (PNS), diikuti oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang sudah memiliki penempatan, serta PPPK paruh waktu.